Lingkaran.net - Tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur masih cukup tinggi, dengan jumlah pengangguran mencapai lebih dari 1 juta orang.
Kondisi ini kian diperparah dengan maraknya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor.
Baca juga: DPRD Jatim Dukung Langkah Menkeu Hapus Tunggakan BPJS Rp20 Triliun
Situasi tersebut membuat peran Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi semakin vital dalam mengurai persoalan pengangguran.
Hal itu disampaikan oleh Dr. Puguh Wiji Pamungkas, Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, saat melakukan kunjungan kerja ke UPT BLK Madiun Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim, Jumat (12/9/2025).
Menurut politisi PKS ini, BLK harus mampu bertransformasi menjadi solusi nyata untuk menekan angka pengangguran di Jawa Timur.
Baca juga: Fraksi PKB DPRD Jatim Tegas Tolak Pencabutan Total Perda Pupuk Organik
“BLK harus menjadi jawaban atas tingginya angka pengangguran di Jawa Timur. Menu pelatihan yang dimiliki juga harus relevan dengan kebutuhan dunia industri dan perkembangan zaman,” tegas Dr. Puguh.
Dr. Puguh menambahkan, Disnakertrans Jatim harus serius melakukan upaya perbaikan tata kelola pada 16 BLK yang ada di Jawa Timur. Hal ini penting agar lembaga pelatihan tersebut benar-benar efektif dalam menyiapkan tenaga kerja terampil yang siap diserap dunia usaha maupun industri.
“Perbaikan tata kelola BLK adalah langkah mendesak. Jika dikelola dengan baik, BLK bisa menjadi solusi nyata dalam menekan pengangguran dan menghadapi tantangan PHK yang semakin marak,” jelasnya.
Baca juga: Fraksi PKS DPRD Jatim Dorong Kajian Ulang Soal Bandara Abdulrachman Saleh Malang
BLK diharapkan mampu menjadi jembatan antara pencari kerja dengan kebutuhan industri. Program pelatihan harus disesuaikan dengan tren pasar kerja, seperti teknologi digital, manufaktur modern, otomotif, hingga sektor ekonomi kreatif.
Dengan langkah tersebut, tenaga kerja asal Jawa Timur tidak hanya siap bekerja, tetapi juga memiliki daya saing tinggi menghadapi tantangan global.
Editor : Setiadi