Lingkaran.net - Mandeknya proyek Indonesia Islamic Science Park (IISP) di sekitar Jembatan Suramadu kembali memantik tanda tanya publik. Dalam audiensi bersama Aliansi Pemuda Peduli Bangkalan Madura, Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur, Abdul Halim, mengungkap fakta krusial.
Proyek yang semula masuk bingkai Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 kini tak lagi tercantum dalam rencana kerja pemerintah 2026.
Baca juga: Fraksi PKS Tolak Usulan Tambahan Modal Rp300 Miliar PT Jamkrida Jatim
“Secara perencanaan, pembangunan masjid di kawasan IISP itu sudah matang dan direncanakan dibiayai Pemprov Jatim. Tapi sampai 2025 belum ada realisasi. Masyarakat Bangkalan tentu mempertanyakan,” tegas Abdul Halim usai pertemuan di Gedung DPRD Jatim, Senin (23/2/2026).
Dalam forum tersebut, Kepala Bappeda, Sekretaris Dinas Cipta Karya, hingga perwakilan Bina Marga memaparkan kendala utama yakni status lahan IISP masih milik pemerintah pusat. Artinya, APBD Provinsi tak bisa digunakan untuk membangun aset di atas tanah yang bukan kewenangan daerah.
“Tidak mungkin APBD membangun di atas lahan milik kementerian. Secara aturan, itu tidak diperbolehkan,” ujar Halim.
PSN Dicoret, Madura Tak Masuk Daftar
Lebih jauh, Halim mengungkap bahwa berdasarkan keputusan terbaru Menteri Koordinator Perekonomian, proyek strategis nasional (PSN) di Jawa Timur yang diperbarui tak lagi memasukkan IISP maupun proyek lain di Madura.
Dengan demikian, payung hukum percepatan melalui Perpres 80 praktis tak lagi menjadi rujukan dalam RKPD 2026. Di sisi lain, kondisi fiskal nasional yang mengalami tekanan akibat distribusi anggaran ke program prioritas presiden turut memengaruhi kelanjutan proyek-proyek lama.
Namun ada celah baru. Pemerintah pusat kini membuka peluang bagi daerah untuk mengusulkan proyek strategis melalui dua skema pembiayaan: Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau pembiayaan mandiri melalui APBD.
“Kalau Bangkalan ingin IISP hidup kembali, maka harus ada skema. KPBU berarti investor siap. Kalau APBD, daerah harus siap penuh. Tanpa itu, sulit,” tandas politisi Gerindra asal Dapil Madura ini.
Baca juga: Genap Setahun Khofifah–Emil, DPRD Nilai Program Pemprov Jatim Tepat Sasaran
Komisi D pun mendorong agar Pemprov Jatim dan Pemkab Bangkalan aktif mencari investor guna menghidupkan kembali proyek yang digadang-gadang menjadi etalase peradaban Islam dan sains di Madura tersebut.
Secara konsep, IISP dirancang menjadi pintu gerbang baru Madura yang terintegrasi dengan akses Jembatan Suramadu. Kawasan itu diharapkan menjadi miniatur empat kabupaten di Madura—Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan—untuk menarik wisatawan maupun investor.
“IISP bisa menjadi magnet. Orang datang, mengenal miniatur Madura, lalu tertarik menjelajah ke daerah-daerah lain. Ini soal daya ungkit ekonomi,” jelas Halim.
Namun, ia juga menyoroti ironi di pintu gerbang utama tersebut. Kondisi Suramadu dinilai mengalami penurunan drastis dari sisi pemeliharaan: lampu padam, jalan berlubang, hingga kerusakan fasilitas umum.
Menurutnya, lemahnya koordinasi antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Besar Jalan dan Kementerian Perhubungan menjadi akar persoalan.
Baca juga: Manuver Senyap PKB Terbongkar di Paripurna DPRD Jatim
“Dua kementerian ini harus duduk bersama dan membagi tugas secara jelas. Jangan sampai masyarakat bingung harus melapor ke mana ketika terjadi kerusakan,” tegasnya.
Tak hanya itu, Halim juga menilai aspek keamanan di kawasan Suramadu kurang mendapat perhatian serius. Minimnya kehadiran aparat disebut berdampak pada meningkatnya pelanggaran dan gangguan ketertiban.
Desakan Evaluasi Menyeluruh
Komisi D DPRD Jatim berjanji akan mengawal isu ini hingga ke pemerintah pusat. Status lahan IISP, skema pembiayaan baru, serta perawatan Suramadu dinilai tidak bisa dibiarkan menggantung.
“Kalau memang IISP tidak lagi masuk PSN, sampaikan secara terbuka. Tapi jangan biarkan masyarakat Bangkalan terus menunggu tanpa kepastian,” pungkas Halim.
Editor : Setiadi