Lingkaran.net - Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sri Wahyuni, menegaskan pembangunan di desa harus dimulai dari kebutuhan riil masyarakat. Hal itu ia sampaikan saat menggelar reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 di sejumlah titik di Kabupaten Bojonegoro dan Tuban.
Dalam reses tersebut, berbagai aspirasi mengemuka, mulai dari persoalan irigasi pertanian, pembangunan jalan desa, perbaikan drainase, bantuan kelompok tani, renovasi sekolah TK, pemberdayaan PKK, hingga penyelesaian pembangunan rumah ibadah.
Sri Wahyuni mengatakan seluruh aspirasi yang diterimanya akan menjadi bahan perjuangan di DPRD Jawa Timur sesuai kewenangan pemerintah provinsi maupun melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten.
"Reses bukan sekadar mendengar keluhan masyarakat. Ini adalah momentum untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah benar-benar lahir dari kebutuhan warga di lapangan. Apa yang menjadi aspirasi masyarakat akan kami kawal agar tidak berhenti sebagai catatan, tetapi bisa diwujudkan menjadi program pembangunan," ujar Sri Wahyuni, Kamis (30/7).
Di wilayah Sukosewu, Bojonegoro misalnya, warga menyampaikan kebutuhan penambahan anggaran kegiatan PKK, renovasi gedung PKK, pembangunan papan nama PKK, hingga renovasi TK PKK agar proses belajar mengajar semakin nyaman.
Selain itu, persoalan irigasi sawah dari Sungai Pacal, keterbatasan pupuk, serta kondisi jalan lingkungan juga menjadi perhatian masyarakat.
Menurut Sri Wahyuni, pemberdayaan perempuan melalui PKK maupun peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini merupakan investasi jangka panjang yang tidak boleh diabaikan.
"Kalau kita ingin membangun sumber daya manusia yang berkualitas, maka perhatian terhadap PAUD dan TK harus dimulai dari sekarang. Begitu juga PKK, perannya sangat strategis dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Program-program mereka harus didukung dengan fasilitas dan anggaran yang memadai," katanya.
Ia juga menilai sektor pertanian tetap menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat Bojonegoro sehingga persoalan irigasi dan pupuk harus mendapat perhatian serius.
"Petani tidak bisa terus bergantung pada cuaca. Infrastruktur pengairan harus diperkuat agar produktivitas pertanian meningkat. Saya akan mendorong agar persoalan irigasi yang disampaikan masyarakat bisa dicarikan solusi bersama pemerintah terkait," tegas politisi Partai Demokrat tersebut.
Saat berdialog dengan warga Desa Lengkong, Kecamatan Balen, Sri Wahyuni menerima aspirasi mengenai bantuan kendaraan operasional kelompok tani, pembangunan tembok penahan tanah (TPT) di tanah wakaf samping Masjid At-Taqwa, hingga bantuan penyelesaian pembangunan masjid.
Ia menilai kelompok tani membutuhkan dukungan fasilitas agar produktivitas dan kelembagaannya semakin berkembang.
"Petani tidak cukup hanya diberi semangat. Mereka juga membutuhkan sarana penunjang agar aktivitas pertanian lebih efektif. Setiap usulan yang berkaitan dengan peningkatan produktivitas pertanian tentu akan kami perjuangkan," ujarnya.
Mengenai usulan pembangunan TPT dan bantuan rumah ibadah, Sri Wahyuni menyebut keduanya memiliki nilai sosial yang tinggi.
"Rumah ibadah bukan hanya tempat beribadah, tetapi juga menjadi pusat kegiatan sosial masyarakat. Demikian pula pembangunan TPT yang berkaitan dengan keselamatan lingkungan. Aspirasi seperti ini tentu menjadi perhatian kami," terangnya.
Sementara saat reses di Desa Kumpulrejo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, warga meminta bantuan pembangunan jalan desa, perbaikan saluran drainase yang tersumbat, serta pembangunan bendungan atau embung sebagai penampung air untuk kebutuhan irigasi sawah.
Sri Wahyuni mengatakan pembangunan infrastruktur dasar merupakan faktor penting dalam meningkatkan perekonomian desa.
"Kalau jalannya baik, distribusi hasil pertanian menjadi lancar. Kalau drainase berfungsi, lingkungan menjadi sehat. Kalau irigasi tersedia, hasil panen meningkat. Semua saling berkaitan dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.
Ia menambahkan, pembangunan tidak boleh hanya berpusat di perkotaan, tetapi harus menjangkau desa-desa yang menjadi sentra produksi pertanian.
"Kami ingin pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat sampai ke tingkat desa. Jangan sampai ada kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Karena itu aspirasi masyarakat akan kami kawal dalam pembahasan program maupun anggaran di DPRD Jawa Timur," jelasnya.
Sri Wahyuni memastikan seluruh usulan yang masuk akan dipetakan berdasarkan skala prioritas dan kewenangan pemerintah.
"Tidak semua persoalan bisa selesai dalam waktu singkat, tetapi yang terpenting masyarakat mengetahui bahwa aspirasinya didengar dan diperjuangkan. Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten agar usulan-usulan ini memperoleh tindak lanjut," pungkasnya.
Ia berharap sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat terus diperkuat agar pembangunan di Bojonegoro dan Tuban semakin merata.
"Saya ingin kehadiran anggota DPRD benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Reses ini bukan sekadar kewajiban konstitusional, tetapi bentuk komitmen kami untuk terus hadir, mendengar, dan memperjuangkan kebutuhan warga hingga terealisasi menjadi pembangunan yang nyata," tandasnya.
Editor : Setiadi