Lingkaran.net - Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sri Wahyuni, mengapresiasi langkah Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang meresmikan 166 unit Rumah Layak Huni melalui Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu di Desa Campurejo, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik.
Menurut Sri Wahyuni, program tersebut menjadi bukti bahwa penanganan kawasan kumuh tidak cukup hanya membangun rumah, tetapi juga harus dibarengi dengan penyediaan infrastruktur dasar dan penataan lingkungan agar masyarakat dapat hidup lebih sehat, aman, dan sejahtera.
"Program yang diresmikan Pak Menko AHY ini patut diapresiasi. Penanganan kawasan kumuh harus dilakukan secara menyeluruh, bukan sekadar membangun rumah, tetapi juga memastikan akses jalan, sanitasi, air bersih, drainase hingga pengelolaan sampah tersedia dengan baik," ujar Sri Wahyuni, Minggu (2/8).
Politisi Partai Demokrat itu menilai konsep pembangunan terpadu seperti yang diterapkan di Desa Campurejo layak dijadikan contoh bagi daerah lain di Jawa Timur yang masih memiliki kawasan permukiman tidak layak huni.
Ia mengatakan, masih banyak masyarakat berpenghasilan rendah di berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur yang membutuhkan dukungan pemerintah untuk memperoleh hunian yang layak.
"Rumah layak huni adalah kebutuhan dasar masyarakat. Ketika masyarakat memiliki tempat tinggal yang sehat dan nyaman, maka kualitas hidup, kesehatan, hingga produktivitas mereka juga akan meningkat," katanya.
Sri Wahyuni juga mengapresiasi sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam merealisasikan pembangunan tersebut.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk mempercepat pengentasan kawasan kumuh, mengingat kebutuhan anggaran yang cukup besar apabila hanya mengandalkan APBN maupun APBD.
"Kolaborasi seperti ini harus terus diperkuat. Pemerintah daerah juga perlu aktif mengusulkan program DAK tematik dan menggandeng dunia usaha agar semakin banyak masyarakat yang bisa merasakan manfaatnya," tuturnya.
Lebih lanjut, Sri Wahyuni berharap keberhasilan penataan kawasan seluas 7,11 hektare yang kini dihuni 288 kepala keluarga atau sekitar 1.152 jiwa tersebut dapat direplikasi di wilayah lain di Jawa Timur.
"DPRD Jawa Timur tentu akan mendukung kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, terutama program-program yang mampu mengurangi kawasan kumuh, menekan angka kemiskinan, sekaligus meningkatkan kualitas hidup warga," pungkasnya.
Sebelumnya, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan AHY meresmikan kawasan Rumah Layak Huni Program DAK Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu di Desa Campurejo, Gresik. Sebanyak 166 unit rumah dibangun, terdiri atas 102 rumah baru, 43 rumah hasil renovasi, dan 21 unit melalui dukungan CSR.
Kawasan tersebut juga dilengkapi jalan lingkungan, drainase, jaringan air bersih, IPAL, tandon air, serta TPS 3R sehingga menjadi kawasan permukiman yang sehat, aman, dan berkelanjutan.
Editor : Setiadi