Lingkaran.net - Skandal pungutan liar (pungli) perizinan di Dinas ESDM Jawa Timur berbuntut panjang. Kali ini, kritik tajam datang dari Anggota Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Budiono, yang menyoroti celah dalam sistem Online Single Submission (OSS) setelah diduga dimanfaatkan oknum pejabat untuk praktik korupsi.
Politikus Gerindra ini menilai, kasus yang menyeret Kepala Dinas ESDM Jatim Aris Mukiyono sebagai tersangka menjadi alarm keras bagi pemerintah untuk mengevaluasi sistem perizinan berbasis digital tersebut.
Baca juga: Gubernur Khofifah Tunjuk Plt Kadis ESDM Jatim Gantikan Aris Mukiyono, Siapa?
Menurutnya, OSS yang dirancang untuk mempercepat dan mempermudah layanan justru bisa disalahgunakan jika tidak disertai pengawasan yang ketat.
“Ini harus jadi evaluasi serius. Jangan sampai sistem yang tujuannya mempermudah justru dipakai sebagai alat untuk memperlambat proses dan akhirnya dijadikan celah pungli,” tegas Budiono, Sabtu (18/4/2026).
Ia menyoroti dugaan modus yang digunakan, yakni memperlambat proses perizinan meski dokumen pemohon telah lengkap. Kondisi ini dinilai membuka ruang tekanan kepada pelaku usaha agar memberikan sejumlah uang demi mempercepat proses.
“Kalau benar ada praktik seperti itu, berarti ada celah dalam sistem maupun dalam pengawasan. Ini yang harus dibenahi, baik dari sisi teknis maupun integritas SDM,” ujarnya.
Baca juga: Kadis ESDM Jatim Jadi Tersangka Pungli, Wagub Emil Dardak Siap Buka-bukaan
Budiono juga mendorong adanya audit menyeluruh terhadap implementasi OSS di Jawa Timur, khususnya di sektor strategis seperti energi dan sumber daya mineral yang berkaitan langsung dengan investasi.
Menurutnya, kepercayaan publik dan investor bisa terganggu jika sistem perizinan dianggap tidak transparan dan rentan disalahgunakan.
“Jangan sampai investor kapok masuk ke Jawa Timur hanya karena birokrasi yang tidak sehat. Ini menyangkut iklim investasi kita,” katanya.
Baca juga: Respons Gubernur Khofifah soal Kadis ESDM Jatim Jadi Tersangka Pungli Perizinan
Selain itu, ia meminta pemerintah provinsi untuk memperkuat pengawasan internal serta memastikan tidak ada lagi praktik serupa di instansi lain.
“Perlu ada penguatan sistem kontrol, transparansi proses, dan sanksi tegas bagi pelanggar. Ini harus jadi momentum bersih-bersih,” pungkasnya.
Editor : Setiadi