Lingkaran.net - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur mencatat sederet capaian positif di sektor pendidikan dan kesehatan sepanjang Tahun Anggaran 2025.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut berbagai indikator strategis menunjukkan peningkatan signifikan, mulai dari capaian pendidikan hingga penurunan angka stunting.
Baca juga: Guru Honorer Terancam 2027, DPRD Jatim Panggil Dindik dan BKD pekan Depan
Dalam keterangannya, Rabu (13/5/2026), Khofifah mengungkapkan seluruh indikator pendidikan yang menjadi kewenangan Pemprov Jatim berhasil tercapai 100 persen. Total terdapat 881 indikator pendidikan yang dinyatakan tuntas.
Menurut Khofifah, capaian tersebut menjadi bukti keseriusan Pemprov Jatim dalam memperkuat kualitas pendidikan tingkat menengah dan pendidikan khusus yang berada di bawah kewenangan provinsi, yakni SMA, SMK, dan SLB.
“Kalau rata-rata lama sekolah masih setara kelas 3 SMP, mohon izin, kewenangannya ada di kabupaten/kota. Jadi harus ditempatkan sesuai makomnya,” ujar Khofifah.
Meski demikian, ia menegaskan peningkatan kualitas pendidikan tetap membutuhkan kerja sama seluruh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.
Baca juga: Khofifah Sindir Rekomendasi Fraksi PPP-PSI DPRD Jatim yang Salah Sasaran, Apa Itu
Tak hanya pendidikan, sektor kesehatan Jawa Timur juga menunjukkan performa membanggakan. Khofifah menyebut angka stunting di Jawa Timur kini menjadi yang terendah kedua secara nasional setelah Bali.
Selain itu, capaian Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) di Jawa Timur juga menempati posisi kedua tertinggi secara nasional setelah Jawa Tengah.
“Stunting Jawa Timur terendah kedua secara nasional setelah Bali. Jadi jangan kemudian problem di kabupaten tertentu langsung menjadi potret provinsi,” tegasnya.
Baca juga: DPRD Jatim Ketok Palu LKPJ Gubernur Khofifah 2025
Khofifah menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja terukur serta kolaborasi lintas sektor yang terus diperkuat di Jawa Timur.
Ke depan, Pemprov Jatim akan terus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota guna memperkuat layanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat.
Editor : Setiadi