Lingkaran.net - Aksi bagi-bagi telur gratis yang dilakukan ratusan peternak ayam petelur di Blitar menjadi sinyal kuat bahwa industri perunggasan rakyat tengah menghadapi tekanan serius.
Sebanyak 62,5 ton telur atau sekitar satu juta butir dibagikan kepada masyarakat sebagai bentuk protes atas anjloknya harga telur yang kini berada di bawah biaya produksi.
Baca juga: DPRD Jatim Beri Peringatan Keras usai Khofifah Terapkan WFH dan Pangkas Perjalanan Dinas ASN
Di tengah harga telur di tingkat peternak yang hanya berkisar Rp20.000-Rp21.000 per kilogram, masyarakat di pasar tradisional masih harus membeli telur dengan harga Rp25.000-Rp26.000 per kilogram.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar mengenai panjangnya rantai distribusi yang dinilai merugikan peternak sekaligus tidak memberikan keuntungan bagi konsumen.
Sorotan itu disampaikan Anggota DPRD Jatim Dapil Blitar-Tulungagung, Jairi Irawan, yang menilai terdapat persoalan serius dalam tata niaga telur di daerah sentra produksi tersebut.
"Per hari ini di pasar tradisional Kota Blitar harga telur masih di angka Rp25.000 hingga Rp26.000 per kilogram, sedangkan telur omega sekitar Rp33.000. Berarti ada jarak harga yang cukup jauh jika dibandingkan harga telur di kandang, padahal masih dalam satu wilayah kabupaten," kata Jairi, Selasa (2/6/2026).
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim itu menegaskan pemerintah tidak boleh tinggal diam melihat kondisi peternak yang terus merugi.
Menurutnya, diperlukan langkah konkret untuk memangkas rantai distribusi agar harga telur di tingkat peternak dan pasar lebih seimbang.
Salah satu solusi yang ditawarkan adalah pembentukan atau penguatan BUMD Pangan sebagai stabilisator harga sekaligus pengatur distribusi komoditas strategis.
"BUMD Pangan bisa menjadi solusi untuk menstabilkan harga telur di pasaran sehingga selisih harga antara kandang dan pasar tidak terlalu jauh. Selain itu juga dapat mempercepat distribusi telur lintas daerah," ujarnya.
Baca juga: Wakil Ketua DPRD Jatim Sri Wahyuni Tegaskan Pancasila Benteng Bangsa Hadapi Tantangan Zaman Digital
Tak hanya itu, Jairi juga mendorong pemerintah mengoptimalkan penyerapan produksi telur melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, program tersebut dapat menjadi instrumen efektif menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan sekaligus melindungi peternak rakyat dari gejolak harga.
"Program MBG perlu dimaksimalkan karena ini salah satu cara untuk menstabilkan harga telur di masyarakat dan melindungi peternak tradisional," tegasnya.
Jairi juga mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas harga bahan baku pakan, khususnya jagung, yang selama ini menjadi komponen biaya terbesar dalam usaha peternakan ayam petelur.
Saat ini, kata dia, Harga Pokok Produksi (HPP) telur berada di kisaran Rp23.000 per kilogram. Namun fakta di lapangan menunjukkan telur dijual peternak hanya Rp20.000-Rp21.000 per kilogram.
Baca juga: Hadiri Milad Aisyiyah ke-109 di Sidoarjo, Ketua Komisi A DPRD Jatim Siap Dukung Dakwah Kemanusiaan
"Artinya peternak menjual di bawah biaya produksi. Jika kondisi ini berlangsung lama, banyak peternak rakyat yang bisa gulung tikar," katanya.
Sebelumnya, ratusan peternak ayam petelur dari Blitar, Tulungagung, dan Trenggalek menggelar aksi membagikan telur gratis di kawasan Patung Bung Karno, Kanigoro, Kabupaten Blitar, Senin (1/6/2026).
Koordinator aksi, Suyanto, menyebut harga telur sudah jatuh di bawah HPP selama hampir dua bulan terakhir. Di saat yang sama, harga pakan justru terus mengalami kenaikan sehingga memperbesar kerugian peternak.
Dengan kerugian sekitar Rp2.000 per kilogram, peternak rakyat harus menanggung beban besar setiap hari. Padahal, Kabupaten Blitar merupakan salah satu sentra telur terbesar di Indonesia dengan populasi ayam petelur mencapai sekitar 30 juta ekor.
Karena itu, gejolak harga yang terjadi di Blitar bukan hanya persoalan lokal, melainkan juga berpotensi memengaruhi stabilitas pasokan telur nasional jika tidak segera mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Editor : Setiadi