Lingkaran.net - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (FEB Unair) kembali menggaungkan "Tujuh Desakan Darurat Ekonomi" dan mendesak pemerintah segera menindaklanjuti rekomendasi yang sebelumnya disampaikan para ekonom pada September 2025.
Di tengah sorotan publik terhadap kondisi ekonomi nasional, mahasiswa menilai berbagai persoalan yang terjadi saat ini membutuhkan respons yang lebih serius, terukur, dan berbasis kajian akademik.
Baca juga: Gus Fawait Akui Banyak Belajar dari Pakde Karwo dan Khofifah
Kepala Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FEB Unair, Yeni Mafrukah, menegaskan bahwa gerakan tersebut bukan sekadar suara mahasiswa ekonomi, melainkan bentuk kepedulian terhadap masa depan bangsa.
"Kami ingin mengajak seluruh nafas-nafas ekonomi yang masih berpihak kepada cita-cita bangsa untuk mendesak pemerintah menindaklanjuti tujuh desakan ahli ekonomi yang sudah disampaikan pada September 2025," ujar Yeni dalam keterangannya, Kamis (11/6/2026).
Dalam pernyataan sikapnya, BEM FEB Unair menyoroti sejumlah isu strategis yang dinilai berpengaruh langsung terhadap stabilitas ekonomi nasional dan kepercayaan investor.
Desakan pertama menyasar pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mahasiswa meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap arah kebijakan fiskal agar penggunaan anggaran benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.
Selain itu, mereka juga menekankan pentingnya menjaga independensi, transparansi, dan integritas berbagai lembaga negara, mulai dari Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), DPR RI, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga Kejaksaan.
Menurut Yeni, kepercayaan publik terhadap institusi negara merupakan salah satu fondasi utama dalam menjaga stabilitas ekonomi.
"Ketika kepercayaan publik menurun, dampaknya tidak hanya dirasakan secara politik, tetapi juga berpengaruh terhadap iklim usaha dan investasi," katanya.
Mahasiswa juga menyoroti berbagai kebijakan yang dinilai berpotensi mempersempit ruang tumbuh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pelaku usaha lokal. Mereka meminta pemerintah mengevaluasi sejumlah program agar tidak menimbulkan tekanan tambahan bagi sektor ekonomi rakyat.
Baca juga: Gus Fawait Raih Gelar Doktor Unair, Beberkan Formula Menurunkan Kemiskinan di Jatim
Tak hanya itu, BEM FEB Unair turut mendesak reformasi regulasi dan kebijakan yang dinilai dapat menimbulkan sentimen negatif di kalangan investor. Kepastian hukum, menurut mereka, menjadi syarat utama untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan mampu membuka lapangan pekerjaan.
Dalam poin berikutnya, mahasiswa mendorong pemerintah menghadirkan kebijakan yang lebih berorientasi pada pengurangan ketimpangan sosial-ekonomi.
Mereka juga mengingatkan pentingnya menjadikan data, riset, dan kajian akademik sebagai dasar dalam setiap pengambilan keputusan.
"Kami ingin pemerintah tidak meninggalkan kepakaran. Pergantian pemerintahan saja tidak bisa memperbaiki masalah sistemik. Pemerintah harus tetap memegang teguh kajian akademik," tegas Yeni.
Poin terakhir dalam desakan tersebut menyoroti pentingnya penguatan kualitas demokrasi, perbaikan tata kelola pemerintahan, pemberantasan konflik kepentingan, serta jaminan ruang partisipasi publik yang aman dan bermakna dalam proses penyusunan kebijakan negara.
Baca juga: Strategi Atasi Burnout di Tengah Tekanan UTBK 2026
Berbeda dengan aksi mahasiswa pada umumnya, gerakan kali ini tidak diwujudkan melalui demonstrasi di jalan. BEM FEB Unair memilih menyampaikan pernyataan sikap sebagai bentuk kontrol sosial sekaligus penegasan bahwa kalangan akademisi tidak tinggal diam melihat perkembangan ekonomi nasional.
"Diam bukan sebuah keberpihakan. Ketika kita diam, seolah-olah kita setuju dengan kondisi carut-marut perekonomian Indonesia saat ini," ujar Yeni.
Aksi tersebut melibatkan mahasiswa dari berbagai program studi di lingkungan Unair, BEM FEB Universitas Negeri Surabaya (Unesa), serta sejumlah elemen masyarakat sipil.
Meski belum merencanakan aksi lanjutan dalam waktu dekat, mahasiswa membuka peluang untuk kembali melakukan konsolidasi apabila kondisi sosial dan ekonomi nasional dinilai semakin memburuk.
Pernyataan sikap ini menjadi perhatian karena datang dari kalangan akademisi ekonomi yang secara khusus mengkritisi arah kebijakan fiskal, iklim investasi, demokrasi ekonomi, hingga tata kelola pemerintahan di tengah tantangan ekonomi yang masih membayangi Indonesia.
Editor : Setiadi