Lingkaran.net - Ketika sawah-sawah mulai kekurangan air akibat musim kemarau, sebagian anak-anak di Balongbendo Sidoarjo justru harus menempuh perjalanan jauh ke Mojokerto demi mendapatkan pendidikan tingkat SMA.
Dua persoalan yang sama-sama menyangkut masa depan warga itu disampaikan kepada Ketua Komisi A DPRD Jatim, Dedi Irwansa, saat menggelar reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026, Senin (27/7).
Politikus Partai Demokrat ini tidak hanya menerima aspirasi masyarakat, tetapi juga menggali persoalan yang secara langsung berdampak terhadap kehidupan warga.
Sejumlah petani menyampaikan kondisi saluran pertanian yang mengalami kerusakan. Persoalan tersebut semakin dirasakan saat musim kemarau karena distribusi air ke lahan pertanian menjadi tidak optimal.
Akibatnya, petani di sejumlah wilayah Balongbendo harus menghadapi persoalan klasik setiap musim kemarau, yakni terbatasnya pasokan air untuk mengairi lahan.
Dedi menilai, persoalan tersebut tidak boleh hanya ditangani secara parsial atau menunggu kondisi semakin parah. Menurutnya, diperlukan pemetaan menyeluruh terhadap jaringan irigasi, mulai dari saluran primer, sekunder hingga saluran tersier yang langsung mengalirkan air ke lahan pertanian.
“Persoalan air pertanian ini harus dicari solusi jangka pendek dan jangka panjang. Saluran yang rusak harus segera diinventarisasi dan diperbaiki, sementara untuk menghadapi musim kemarau perlu ada pengaturan distribusi air yang lebih terukur,” ujar Dedi.
Ia mendorong pemerintah daerah bersama instansi terkait melakukan pengecekan langsung terhadap titik-titik saluran irigasi yang rusak. Hasil pendataan tersebut penting untuk menentukan skala prioritas perbaikan sehingga anggaran yang tersedia dapat diarahkan ke lokasi yang paling membutuhkan.
Selain perbaikan fisik saluran, Dedi juga menilai diperlukan langkah antisipasi menghadapi musim kemarau. Salah satunya dengan mengoptimalkan sumber-sumber air yang tersedia, melakukan normalisasi saluran, serta memperkuat koordinasi dalam pembagian air agar tidak terjadi ketimpangan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.
“Jangan sampai petani sudah menanam, tetapi kemudian kesulitan air. Pemerintah harus hadir sejak awal dengan melakukan perencanaan dan antisipasi,” tegasnya.
Dalam reses tersebut, Dedi juga menerima aspirasi penting lainnya terkait kebutuhan pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kecamatan Balongbendo.
Masyarakat menilai keberadaan SMA di wilayah tersebut sangat mendesak. Selama ini, banyak pelajar asal Balongbendo harus menempuh pendidikan tingkat SMA ke wilayah Mojokerto karena keterbatasan akses sekolah menengah atas di sekitar tempat tinggal mereka.
Kondisi tersebut dinilai menimbulkan persoalan tersendiri bagi keluarga. Selain jarak tempuh yang lebih jauh, siswa juga membutuhkan waktu dan biaya transportasi tambahan untuk bersekolah.
“Warga menyampaikan bahwa rata-rata anak-anak di Balongbendo harus sekolah ke Mojokerto. Ini menjadi aspirasi yang sangat penting karena menyangkut akses pendidikan,” kata Dedi.
Menurutnya, kebutuhan pendirian SMA tidak semata-mata didasarkan pada keinginan masyarakat, tetapi harus dikaji berdasarkan data. Pemerintah perlu memetakan jumlah lulusan SMP, sebaran penduduk usia sekolah, jarak menuju sekolah terdekat, serta daya tampung SMA yang sudah ada.
Dengan demikian, rencana pendirian SMA baru dapat memiliki dasar yang kuat dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Dedi mendorong agar aspirasi tersebut segera ditindaklanjuti melalui kajian bersama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Jika hasil kajian menunjukkan adanya kebutuhan yang mendesak, maka pendirian SMA di Balongbendo harus masuk dalam perencanaan pembangunan pendidikan.
“Solusinya harus konkret. Pertama, dilakukan kajian kebutuhan sekolah. Kedua, dipetakan lahan yang memungkinkan. Ketiga, dihitung daya tampung dan jumlah calon siswa. Kalau memang kebutuhannya ada, maka harus segera disiapkan,” jelasnya.
Ia menegaskan, akses pendidikan yang dekat dan mudah dijangkau merupakan bagian penting dari pemerataan pembangunan. Jangan sampai anak-anak di wilayah tertentu harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk mendapatkan pendidikan tingkat SMA.
Dedi berkomitmen membawa berbagai aspirasi tersebut ke tingkat pembahasan DPRD Jatim. Untuk persoalan pertanian, ia akan mendorong koordinasi dengan pemerintah daerah dan dinas teknis agar kerusakan saluran segera dipetakan dan ditangani.
Sementara untuk kebutuhan SMA, ia akan mendorong adanya kajian resmi mengenai kebutuhan sekolah di Balongbendo sehingga aspirasi masyarakat tidak berhenti sebagai catatan dalam kegiatan reses.
“Reses bukan sekadar mendengar keluhan masyarakat. Yang lebih penting adalah memastikan aspirasi tersebut memiliki jalan keluar dan dikawal sampai ada tindak lanjut,” pungkas Dedi.
Dua persoalan yang mencuat dalam reses tersebut, yakni infrastruktur pengairan pertanian dan akses pendidikan, menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat di Balongbendo tidak hanya membutuhkan program jangka pendek.
Diperlukan kebijakan yang berbasis data, perencanaan yang matang, serta koordinasi lintas pemerintahan agar solusi yang dihasilkan benar-benar dirasakan masyarakat.
Editor : Setiadi