Surabaya, Lingkaran.net Dua anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Ony Setiawan dan Erma Susanti, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang membuka keran impor dengan menghapus sistem kuota dan menggantinya dengan tarif.
Namun, keduanya menekankan pentingnya perlindungan terhadap sektor-sektor strategis yang menyentuh langsung kepentingan rakyat kecil.
Baca juga: 75 Anak di Jatim Terpapar HIV, Fraksi PDIP DPRD Jatim Peringatkan Dinkes
Ony Setiawan, anggota Komisi B DPRD Jatim, menegaskan bahwa tarif impor terhadap komoditas yang berkaitan dengan pertanian, peternakan, dan UMKM harus dinaikkan demi melindungi pelaku usaha lokal.
Menurutnya, perekonomian rakyat harus diperkuat melalui kontrol terhadap kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan pendidikan.
“Daging impor yang lebih murah bisa mengalahkan daging lokal. Beras lokal juga kalah bersaing dengan beras impor dari Vietnam. Jika ada impor, harus dikenakan tarif tinggi,” ujar Ony, Jumat (11/4/2025).
Ia juga menekankan pentingnya memprioritaskan pengembangan UMKM dibanding sektor manufaktur yang tidak strategis.
Menurutnya, Jawa Timur harus menjadi penyangga utama kebutuhan pangan nasional, dan sektor pertanian tidak boleh dikuasai oleh asing.
Baca juga: Kisruh RS Pura Raharja Surabaya, Komisi A DPRD Jatim: Gak Usah Gegeran, Selesaikan Secara Etis
Sementara itu, Erma Susanti menilai kebijakan penghapusan kuota impor sebagai bagian dari strategi negosiasi global, terutama terkait dinamika perdagangan dengan Amerika Serikat.
Ia menegaskan perlunya regulasi yang jelas serta perlindungan terhadap komoditas unggulan nasional agar tidak tergerus oleh produk impor.
“Keunggulan kita bisa menjadi bagian dari perdagangan global yang lebih tinggi, tapi tetap harus ada proteksi terhadap komoditas unggulan kita, terutama pangan,” kata Erma.
Erma juga menambahkan bahwa kebijakan ini harus tetap sejalan dengan garis ideologis partai, yang berpihak pada wong cilik.
Ia menyitir arahan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, agar seluruh kader partai memperjuangkan kesejahteraan rakyat kecil.
“Petugas partai, baik di legislatif maupun eksekutif, harus selalu berpihak kepada wong cilik,” pungkasnya. Alkalifi Abiyu
Editor : Redaksi