Surabaya, Lingkaran.net Ada yang tak biasa di Gedung DPRD Jawa Timur, Senin siang (19/5). Ruang rapat Komisi C mendadak kosong. Bukan karena batal sidang, tapi seluruh anggotanya ramai-ramai bergerak ke ruang kerja Ketua DPRD Jatim, Musyafak Rouf. Mereka tak sedang bersilaturahmi, melainkan menagih tanggung jawab.
Ini kita ke ruang Pak Musyafak. Kita ingin tahu langsung, kenapa sampai hari ini belum ada tindak lanjut atas rekomendasi Komisi C soal Bank Jatim, tegas Ketua Komisi C Adam Rusydi yang juga politisi Golkar.
Baca juga: Catatan Panas Banggar DPRD Jatim soal APBD 2025
Sudah lebih dari dua bulan sejak rekomendasi itu diterbitkan. Tapi tak ada kabar, tak ada surat yang dilanjutkan ke Gubernur. Padahal, rekomendasi tersebut dirumuskan dari serangkaian rapat panjang menyikapi persoalan serius yang berulang di tubuh Bank Jatim.
Anggota Komisi C dari Fraksi PAN, Abdullah Abu Bakar, bahkan menyebut aksi "geruduk" ini sebagai bentuk keprihatinan. Kami tidak berpikir negatif. Tapi ini soal profesionalisme. Rekomendasi itu hasil kerja keras kami, dan seharusnya jadi perhatian serius pimpinan dewan, tegas mantan Wali Kota Kediri dua periode itu.
Baca juga: Belanja Daerah Jatim Naik Rp2,7 Triliun, Defisit APBD 2025 Membengkak Jadi Rp4,39 Triliun
Abdullah juga mengingatkan bahwa kasus di Bank Jatim bukan hal baru. Sering kali terjadi dan berulang. Kita ingin masalah ini benar-benar diurai, agar tak terus jadi bom waktu, ujarnya.
Salah satu poin penting dalam rekomendasi itu adalah dorongan agar Panitia Seleksi (Pansel) direksi dan komisaris Bank Jatim memilih figur-figur yang tidak hanya profesional, tapi juga benar-benar mau bekerja keras dan memenuhi target. Bukan hanya duduk manis di kursi direksi, tapi harus kerja nyata, serunya.
Baca juga: Pendapatan Daerah Jatim Naik Rp91 Miliar, Banggar DPRD Tekankan Optimalisasi Pajak dan Aset Idle
Terkait dorongan Fraksi PKB agar dibentuk Panitia Khusus (Pansus) Bank Jatim, Abdullah tak ikut larut. Itu hak politik PKB. Kami dari PAN tidak menghendaki Pansus. Kami percaya, rekomendasi Komisi C ke Gubernur cukup kuat untuk membenahi BUMD ini, tutupnya.
Kini bola panas ada di tangan Ketua DPRD Jatim. Akankah rekomendasi itu benar-benar diteruskan ke Gubernur, atau justru tenggelam dalam tumpukan dokumen tak bertuan? Alkalifi Abiyu
Editor : Redaksi