Surabaya, Lingkaran.net Anggota Komis D DPRD Surabaya, Johari Mustawan, menyarankan Pemkot Surabaya agar memperkuat sistem pelayanan kesehatan dari hulunya.
Baca juga: Jam Malam Anak di Surabaya Mulai Berlaku 3 Juli 2025, Orang Tua Diminta Terlibat Aktif
Khususnya dalam meningkatkan pelayanan di fasilitas kesehatan primer yang dikelola pemkot.
Johari menegaskan, Pemkot Surabaya melalui Dinas Kesehatan Surabaya perlu mengalokasikan penambahan anggaran yang cukup bagi layanan fasilitas kesehatan tingkat satu, khususnya puskesmas.
Sehingga peran puskesmas diperkuat. Kemudian ditunjuk puskesmas yang siap beroperasi 24 jam.
Karena pasien yang datang ke rumah sakit, namun termasuk dalam dalam 144 diagnosa penyakit yang harus ditangani di faskes primer, dan atau tidak dalam keadaan darurat, maka akan dikembalikan ke faskes primer dalam hal ini puskesmas kinik swasta tingkat 1, ungkap Johari kepada Lingkaran.net.
Anggota Badan Anggaran DPRD Surabaya ini menuturkan bahwa komisinya mendapatkan banyak aduan kasus pasien yang ditolak rumah sakit padahal termasuk kasus kegawatdaruratan. Salah satunya, penyakit demam berdarah dengue (DBD) yang dialami masyarakat di musim hujan.
Kondisi pasien DBD sangat fluktuatif atau cepat sekali naik turun kondisi kesehatannya. Hal ini harus menjadi catatan pihak terkait agar kebijakan yang dibuat bisa mengakomodir keperluan penanganan kesehatan di lapangan.
Baca juga: Tur Literasi Soekarno, Upaya Kenalkan Sejarah Bung Karno kepada Generasi Muda di Jawa Timur
Sehingga masyarakat juga harus terpahamkan. Harus ada kolaborasi kebijakan pemerintah dan klinik swasta yang bertanggung jawab memberikan pelayanan BPJS Kesehatan, lanjut dia.
Johari membeberkan, saran perbaikan layanan kesehatan dari hulu itu harus dimulai dengan memenuhi kebutuhan tenaga medis puskesmas. Kemudian diikuti dengan pemenuhan bahan habis pakai dengan ditunjang oleh perbaikan sarana dan prasarana.
Puskesmas juga diharapkan berkonsultasi dengan mitrabestari kolegium kedokteran. Dia meminta agar jangan sampai ada pasien yang terkorbankan akibat kebijakan yang tidak sinkron antar pihak di bidang kesehatan.
Jika pemerintah belum sanggup membuka pelayanan puskesmas 24 jam, maka bisa membuka opsi kerja sama dengan klinik swasta yang bisa melayani 144 diagnosa penyakit BPJS Kesehatan sehingga melibatkan sektor swasta, tuturnya.
Baca juga: Seleksi Jabatan Sekda Surabaya, Pendaftaran akan Dibuka Pekan Depan
Di sisi lain, politisi PKS itu mengingatkan agar perbaikan hulu sistem pelayanan kesehatan di Kota Pahlawan juga memperhatikan upaya preventif yang dimulai dari lingkungan masyarakat. Tiap satu orang Kader Surabaya Hebat (KSH) ditargetkan memiliki data kondisi kesehatan warga di 20 rumah.
Tak hanya itu, Johari juga menyarankan agar para KSH berkolaborasi dengan puskesmas untuk diberi bekal alat kesehatan untuk memeriksa kondisi masyarakat yang perlu mendapatkan pendampingan yang intensif. Di antaranya penyakit hipertensi dan diabetes.
Baru setelah itu menyiapkan atau menambah rumah sakit. Bukan dibalik, membangun rumah sakit baru kemudian menyelesaikan hulunya. Sehingga pada akhirnya nanti penanganan kesehatan bisa berjalan dengan paripurna, tegas Johari.
(*/Rifqi Mubarok)
Editor : Redaksi