Lingkaran.net - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya menyoroti serius maraknya dugaan peredaran beras oplosan yang beredar di sejumlah pasar tradisional.
Ketua Fraksi PDIP, Budi Leksono, menegaskan pihaknya akan segera mengambil langkah konkret untuk memastikan kasus ini ditindaklanjuti secara maksimal.
Baca juga: Pemkot Surabaya Pastikan Isu Beras Oplosan Tidak Ditemukan di Surabaya
"Ini tugas bersama. Kita akan berkoordinasi dan menyikapi secara serius. Di sini ada peran dari Dinas Ketahanan Pangan, Perumda Pasar Surya, serta Dinas Perekonomian," ujar Budi Leksono, yang akrab disapa Buleks, kepada awak media, Senin (21/7/2025).
Menurutnya, koordinasi lintas instansi sangat penting agar pengawasan di pasar-pasar tradisional berjalan efektif. Ia juga menyoroti kemungkinan adanya jejaring atau sindikat yang terlibat dalam praktik tersebut.
“Kalau memang ada peredaran beras oplosan, berarti pasti ada jejaring, mungkin sindikat, yang menyuplai. Ini yang harus dimonitor dan ditertibkan. Jangan sampai dimanfaatkan oleh oknum untuk meraup keuntungan secara tidak sah,” katanya.
Sebagai bentuk keseriusan, Fraksi PDIP berencana melakukan inspeksi langsung ke lapangan. Langkah ini merupakan bagian dari evaluasi dan respon terhadap laporan masyarakat yang mulai resah dengan isu beras oplosan.
Baca juga: Jatim Rawan Peredaran Beras Oplosan, Satgas Pangan Jatim Diminta Turun ke Pasar
Buleks pun mendorong masyarakat agar aktif melapor jika menemukan indikasi adanya beras oplosan di lingkungan tempat tinggalnya.
“Kami minta masyarakat tak ragu untuk menyampaikan laporan, baik melalui LPMK, RT/RW, kelurahan, hingga kecamatan. Informasi dari warga sangat penting untuk segera kami tindak lanjuti,” tegasnya.
Terkait usulan pembentukan posko pengaduan di tingkat kelurahan atau kecamatan, Buleks menyatakan dukungannya dan meminta pemerintah setempat lebih proaktif melakukan pemantauan.
Baca juga: DPRD Surabaya Dukung Larangan Parkir di Jalan Tunjungan, Simak Alasannya
"Kalau ini sudah jadi keresahan warga, maka kelurahan sebagai perpanjangan tangan pemerintah harus aktif melakukan pemantauan. Di sana ada pasar-pasar tradisional, toko-toko kelontong yang juga perlu diawasi," ucapnya.
Ia juga membuka ruang kerja sama dengan berbagai komunitas masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang fokus pada isu pengawasan dan perlindungan konsumen.
"Banyak komunitas dan LSM yang punya perhatian terhadap hal ini. Kita terbuka untuk berkolaborasi dalam pengawasan. Tujuannya satu, jangan sampai beras oplosan ini beredar secara luas dan merugikan masyarakat," pungkasnya.
Editor : Zaki Zubaidi