Lingkaran.net - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur terus berinovasi dalam menghadapi tantangan fiskal daerah. Melalui Forum Kolaborasi Optimalisasi Barang Milik Daerah (BMD) yang digelar di Aston Gresik Hotel & Conference Center, Pemprov Jatim mengajak pengusaha dan investor untuk bersinergi dalam memanfaatkan aset daerah agar lebih produktif dan bernilai ekonomi tinggi.
Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur Adam Rusydi, menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif ini.
Ia menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah dan legislatif dalam menginventarisasi serta mengoptimalkan aset daerah secara serius dan terukur.
“Kami melihat ada potensi aset tetap yang sangat besar, mencapai Rp 60 triliun, dengan peningkatan rata-rata enam persen per tahun. Jatim juga memiliki 4.615 bidang tanah di lokasi strategis yang siap dikembangkan,” ujar Adam, Sabtu (2/8/2025).
Menurutnya, forum ini adalah bukti nyata komitmen bersama untuk memastikan aset daerah dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus membantu menutup potensi defisit anggaran akibat perubahan regulasi keuangan pusat dan daerah.
Sementara, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur, Ir. Sigit Panoentoen, menjelaskan bahwa setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), rasio bagi hasil mengalami perubahan signifikan.
“Jika dulu 70 persen untuk provinsi dan 30 persen untuk kabupaten/kota, sekarang berbalik: 30 persen untuk provinsi dan 70 persen untuk kabupaten/kota,” jelas Sigit.
Perubahan ini diprediksi dapat menyebabkan penurunan pendapatan provinsi hingga Rp 4 triliun. Untuk itu, Pemprov Jatim melalui BPKAD mendorong seluruh perangkat daerah mencari sumber pendapatan baru, termasuk dengan mengoptimalkan aset yang saat ini bernilai lebih dari Rp 61 triliun.
Pertanian Jadi Sektor Potensial untuk Kolaborasi
Adam Rusydi juga menyoroti sektor pertanian sebagai peluang bisnis strategis yang bisa dikembangkan melalui kerja sama investasi. Menurutnya, kebutuhan pasokan pangan nasional yang terus meningkat membuka ruang besar bagi Jawa Timur untuk memainkan peran penting.
“Komisi C DPRD Jatim siap menjamin integritas dalam setiap perjanjian kerja sama, agar investor merasa aman dan nyaman berinvestasi di Jatim,” ujarnya.
Aset Tak Boleh Jadi 'Tidur'
Ir. Sigit menambahkan bahwa sejak akhir 2023, BPKAD telah melakukan roadshow ke berbagai kota di Indonesia untuk memperkenalkan potensi aset Jatim kepada calon investor.
“Aset kita tidak boleh hanya tercatat di laporan keuangan. Harus ada langkah nyata agar aset ini menjadi aset produktif dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” tegasnya.
Forum ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, legislatif, dan pelaku usaha demi mewujudkan kemandirian fiskal Jawa Timur di tengah dinamika regulasi nasional.
Editor : Setiadi