Lingkaran.net – Dalam upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah, Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Pranaya Yudha Mahardika, mendorong sinergi kelembagaan dan percepatan digitalisasi pelaporan keuangan.
Hal itu ia sampaikan saat menjadi narasumber Workshop Tata Kelola Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang digelar BPKAD Provinsi Jawa Timur, Jumat (1/8/2025), di Harris Hotel & Conventions Malang.
Workshop ini mengangkat tema “Percepatan Penyusunan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Secara Periodik”, sebagai respons atas tantangan baru pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Yudha menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi seperti SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) dalam pelaporan realisasi APBD. Menurutnya, sistem digital memungkinkan pengawasan dan pelaporan yang lebih cepat, akurat, dan akuntabel.
“Tantangan terbesar kita bukan hanya soal teknis, tapi bagaimana mengintegrasikan sistem pengawasan, SDM, dan kebijakan. SIPD bisa jadi solusi untuk monitoring real-time yang lebih efektif,” ungkapnya.
Ia juga menyebutkan bahwa keterlibatan DPRD, BPK, BPKP, dan Inspektorat Daerah harus berjalan seirama dengan sistem digital agar pengawasan berjalan maksimal.
Sebagai wakil rakyat muda di Komisi C DPRD Jatim, Yudha membawa semangat baru dalam pengelolaan keuangan daerah yang berbasis inovasi dan kolaborasi.
Ia menekankan bahwa laporan APBD bukan hanya kewajiban administratif, melainkan dasar penting untuk membentuk kebijakan publik yang responsif terhadap kebutuhan rakyat.
“Pelaporan berkala yang akurat sangat menentukan arah pembangunan daerah. Kita tidak bisa lagi menunggu laporan akhir tahun untuk tahu kondisi anggaran,” tegas Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim ini.
Sementara, Kepala BPKAD Jatim, Ir. Sigit Panoentoen, dalam sambutannya menekankan pentingnya peningkatan kapasitas SDM OPD serta digitalisasi laporan. Dengan APBD sebagai instrumen utama pemulihan ekonomi, pengelolaan yang profesional dan transparan menjadi syarat mutlak.
Workshop ini juga diisi oleh Wakil Ketua Komisi C DPRD Jatim H. Mahdi, SE, SH, serta pejabat struktural BPKAD yang membawakan materi teknis tentang strategi pengelolaan arus kas, optimalisasi standar akuntansi, dan pelaporan berkala.
Kegiatan ini diharapkan menghasilkan sinergi antarpihak yang mempercepat reformasi tata kelola keuangan daerah.
Yudha berharap, semangat keterbukaan dan inovasi keuangan yang diangkat dalam workshop ini bisa menjadi langkah nyata menuju Jawa Timur yang lebih transparan, adaptif, dan siap menghadapi tantangan fiskal ke depan.
Editor : Setiadi