Lingkaran.net - DPRD Jawa Timur menyampaikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Kota Batu dalam meningkatkan kualitas layanan publik melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) Among Warga.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Sri Wahyuni, menyebut keberadaan MPP Among Warga sebagai contoh praktik baik yang patut menjadi inspirasi bagi daerah lain di Jawa Timur.
"MPP Among Warga ini memberikan layanan publik yang mudah, cepat, dan nyaman bagi masyarakat," ujar Sri Wahyuni saat melakukan kunjungan kerja, Selasa (5/8/2025).
Kunjungan kerja Komisi A DPRD Jatim kali ini dilakukan dalam rangka monitoring dan koordinasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Batu.
Rombongan DPRD Jatim disambut langsung oleh Wali Kota Batu, Nurochman, yang memaparkan berbagai inovasi layanan dan fasilitas yang telah dikembangkan pemerintah daerah setempat.
"Kunjungan kerja ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara DPRD Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Batu," kata Nurochman.
150 Layanan Lintas Instansi Tersedia
Menurut Nurochman, MPP Among Warga mengintegrasikan lebih dari 150 jenis layanan publik dari berbagai instansi, termasuk kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah daerah, BUMN, hingga swasta.
Hal ini memungkinkan masyarakat Kota Batu mengakses berbagai kebutuhan administrasi dalam satu tempat, mulai dari pembuatan KTP, pengurusan izin usaha, pembayaran pajak, layanan perbankan, hingga layanan BPJS.
"Konsep integrasi layanan publik yang kami kembangkan di MPP Among Warga adalah upaya menghadirkan pelayanan yang lebih efisien dan ramah masyarakat," jelas Nurochman.
Pemerintah Kota Batu berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai salah satu pilar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
"Kami akan terus mendorong berbagai inovasi agar pelayanan publik semakin berkualitas dan berdampak positif bagi warga Kota Batu," tegas Wali Kota Nurochman.
Sri Wahyuni berharap keberhasilan Kota Batu dalam menghadirkan MPP Among Warga bisa diadopsi kabupaten/kota lain di Jawa Timur, sehingga pelayanan publik di seluruh daerah semakin cepat, transparan, dan profesional.
Editor : Setiadi