Lingkaran.net - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Timur mencatat lonjakan belanja daerah dalam Perubahan APBD 2025. Dari semula Rp30,22 triliun, kini naik menjadi Rp32,93 triliun.
Namun, kenaikan ini membuat defisit APBD Jatim ikut membengkak hingga mencapai Rp4,39 triliun.
Hal ini disamapaikan Juru Bicara Banggar, H. Mohammad Nasih Aschal saat menyampaikan pendapatnya terhadap Nota Keuangan Gubernur atas Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025, Sabtu (16/8/2025).
Nasih Aschal merinci perubahan belanja daerah Jatim 2025. Belanja operasi naik dari Rp22,62 triliun menjadi Rp24,07 triliun (bertambah Rp1,68 triliun). Belanja Modal meningkat dari Rp2,62 triliun menjadi Rp3,08 triliun (bertambah Rp459,61 miliar).
"Belanja tidak terduga justru turun dari Rp357,69 miliar menjadi Rp302,87 miliar (berkurang Rp54,82 miliar). Belanja Transfer naik dari Rp4,92 triliun menjadi Rp5,53 triliun (bertambah Rp609,80 miliar)," katanya.
Dengan perubahan ini, kata pria yang juga Ketua Fraksi NasDem, total belanja daerah mencapai Rp32,93 triliun.
Sementara itu, kata Nasih Aschal, target pendapatan daerah dalam Perubahan APBD 2025 hanya sebesar Rp28,53 triliun, lebih kecil dibandingkan belanja daerah.
"Akibatnya, defisit APBD Jatim 2025 membengkak signifikan. Defisit awal dalam APBD 2025: Rp1,77 triliun. Defisit setelah perubahan: Rp4,39 triliun, bertambah Rp2,62 triliun," jelasnya.
Banggar DPRD Jatim, lanjut dia, menekankan bahwa lonjakan defisit ini harus disikapi dengan kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah.
Beberapa poin penting yang menjadi sorotan antara lain efisiensi belanja operasi agar lebih tepat sasaran. Penguatan investasi belanja modal yang benar-benar produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Hingga antisipasi lonjakan defisit melalui strategi pembiayaan yang sehat dan tidak membebani fiskal di tahun-tahun berikutnya.
Menurut Banggar, lanjut Nasih Aschal, perubahan signifikan dalam struktur belanja dan defisit ini menjadi momentum penting bagi Pemprov Jawa Timur untuk memperketat disiplin anggaran, meningkatkan efektivitas program pembangunan, serta memastikan setiap rupiah belanja daerah memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Editor : Setiadi