Lingkaran.net - Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur memberikan dukungan terhadap langkah Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025.
Namun, dukungan tersebut disertai catatan kritis yang menyoroti defisit anggaran yang membengkak dan ketergantungan besar pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
Juru Bicara Fraksi Gerindra, Soemarjono, menegaskan bahwa secara formil dan materil, dasar hukum perubahan APBD ini sah karena merujuk pada Pasal 161 ayat (2) PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta kesepakatan KUA-PPAS Perubahan yang ditandatangani pada 11 Agustus 2025.
“Secara regulasi, perubahan APBD ini dapat dilanjutkan pembahasannya. Fraksi Gerindra juga mengapresiasi kerja Banggar dan TAPD yang sudah menyajikan analisis rinci,” ujarnya dalam sidang paripurna dengan agenda PU Fraksi terhadap Raperda tentang P-APBD 2025, Selasa (19/8/2025).
Defisit Membengkak Lebih dari Dua Kali Lipat
Dalam Nota Keuangan P-APBD 2025, defisit anggaran Jawa Timur melonjak dari Rp1,77 triliun menjadi Rp4,39 triliun. Lonjakan ini dinilai Gerindra tidak seimbang, karena belanja naik Rp2,71 triliun sementara pendapatan hanya tumbuh Rp91 miliar.
“Secara akademis, defisit bisa dipakai sebagai instrumen kebijakan fiskal ekspansif. Namun, kenaikan defisit lebih dari dua kali lipat tanpa diimbangi kenaikan pendapatan menunjukkan adanya mismatch fiskal yang berpotensi menimbulkan risiko jangka panjang,” papar Soemarjono.
SiLPA Tinggi, Tanda Inefisiensi?
Fraksi Gerindra juga menyoroti lonjakan drastis pembiayaan dari SiLPA 2024 sebesar Rp4,70 triliun, naik tajam dari Rp1,78 triliun.
Menurut Soemarjono, meskipun penggunaan SiLPA sah secara aturan, angka yang terlalu besar justru menjadi sinyal lemahnya perencanaan dan serapan anggaran tahun sebelumnya.
“Ketergantungan pada SiLPA berpotensi membuat APBD hanya menjadi ‘anggaran bergulir’, bukan development budget yang mampu memberi multiplier effect bagi rakyat,” tegasnya.
Gerindra Lontarkan Pertanyaan Tajam untuk Gubernur
Dalam forum resmi DPRD ini, Fraksi Gerindra mengajukan sejumlah pertanyaan penting kepada Gubernur Jawa Timur, antara lain bagaimana strategi menjaga stabilitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) ketika transfer pusat semakin ketat?
"Apa jaminan defisit Rp4,39 triliun tidak menjadi beban fiskal jangka panjang? Apakah lonjakan SiLPA bukan indikasi inefisiensi? Dan berapa persen SiLPA yang terikat serta bebas penggunaannya?," tanyanya.
Disamping itu, lanjut dia, bagaimana pemerintah memastikan program prioritas seperti Rutilahu, beasiswa, bantuan sosial, hingga hibah benar-benar sampai ke penerima sah dengan prinsip by name by address?
Sebagai penutup, Fraksi Gerindra menyampaikan dukungan terhadap P-APBD 2025 dengan empat catatan penting yakni defisit membengkak harus diarahkan ke belanja produktif. Penggunaan SiLPA harus diiringi perbaikan perencanaan agar tidak terulang tiap tahun. Pendapatan daerah perlu diperkuat lewat inovasi fiskal, optimalisasi aset, dan penguatan BUMD.
Serta belanja daerah harus menyentuh kebutuhan rakyat, terutama pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan.
“APBD bukan sekadar angka, melainkan instrumen pembangunan. Karena itu, setiap rupiah harus memberi manfaat langsung bagi kesejahteraan rakyat Jawa Timur,” pungkas Soemarjono.
Editor : Setiadi
