Lingkaran.net - Suasana politik Jawa Timur mendadak tegang usai rapat paripurna DPRD Jatim ditunda, Senin (25/8/2025). Penundaan rapat yang seharusnya menjadi momen penting pembahasan kebijakan daerah itu kini menyisakan tanda tanya besar. Ada apa di balik keputusan mendadak tersebut?
Agenda penting terkait Penyampaian Laporan Komisi-Komisi atas Pembahasan Raperda Perubahan APBD Jatim 2025 harus molor hingga berjam-jam. Bukan sekadar soal teknis, sejumlah anggota dewan justru menuding Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah melemahkan fungsi penganggaran DPRD.
Interupsi tajam datang dari Hadi Setiawan, anggota DPRD Jatim dari Fraksi Golkar sekaligus Komisi B. Ia menilai peran DPRD dalam menyusun anggaran hanya formalitas, karena keputusan final sepenuhnya ada di tangan TAPD.
“Dari Rp 212 miliar yang kami ajukan, hanya Rp 22 miliar yang disetujui. Itu artinya cuma 5 persen. Padahal semua sudah dibahas dengan OPD mitra kerja di komisi. Tetapi begitu sampai TAPD, semuanya mentah,” tegas Hadi.
Menurutnya, proses panjang pembahasan anggaran di komisi seakan tak berarti karena TAPD sudah memiliki rancangan anggaran sendiri.
“Komisi rapat sampai malam, membahas detail bersama OPD, tapi begitu masuk Banggar dan TAPD, hasilnya hilang. TAPD tinggal drop anggaran ke OPD. Inilah yang membuat fungsi budgeting DPRD terasa lemah,” tambahnya.
OPD Hanya Terima "Drop-Down"
Hadi juga menyoroti lemahnya peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyusunan anggaran. Alih-alih menyuarakan aspirasi hasil pembahasan dengan komisi DPRD, OPD justru hanya menerima alokasi langsung dari TAPD.
“Ketika kami tanya, OPD menjawab bahwa mereka hanya menerima ‘drop-dropan’ dari TAPD. Bukan dari aspirasi dan hasil pembahasan dengan DPRD. Artinya TAPD sudah menata semua dari awal,” jelasnya.
Ia menilai kondisi ini merugikan masyarakat, karena aspirasi yang digodok bersama DPRD dan OPD tidak terakomodasi.
“Yang dirugikan jelas rakyat. Kami di DPRD sudah berusaha memasukkan program prioritas untuk pembangunan Jawa Timur, tapi semua dipangkas di TAPD,” kritik Hadi.
Paripurna Molor, Interupsi Beruntun
Sidang Paripurna yang sedianya dimulai pukul 10.00 WIB akhirnya baru dibuka menjelang tengah hari. Bahkan setelah Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak masuk ke ruang sidang pukul 11.53 WIB, rapat sempat diwarnai interupsi beruntun dari berbagai anggota.
Ketua Komisi D, Abdul Halim (Gerindra), menilai mekanisme pembahasan APBD 2025 tidak sehat dan terlalu terburu-buru.
Ia mempertanyakan urgensi rapat konsultasi yang digelar pimpinan DPRD.
Nada serupa disampaikan Ubaidillah (PKB) yang mengibaratkan hubungan eksekutif dan legislatif bak pasangan suami-istri yang sedang tidak harmonis.
Marwah DPRD Dipertaruhkan
Hadi Setiawan menegaskan DPRD Jatim bukan kelompok Sound Horeg. “Kami bukan kelompok sound horeg yang sekadar hore-hore. Kami punya hak konstitusi untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Kalau semua sudah dikunci TAPD, lalu untuk apa pembahasan panjang di DPRD?” tegasnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi D Abdul Halim. Politisi Gerindra ini menilai mekanisme pembahasan APBD 2025 berjalan tidak sehat dan terkesan terburu-buru. Ia mempertanyakan urgensi rapat konsultasi yang tiba-tiba diagendakan pimpinan.
“Rapat konsultasi itu urgensinya apa, kalau tidak dijawab tidak apa-apa,” katanya dalam interupsi.
Sementara itu, Ubaidillah dari PKB bahkan mengibaratkan hubungan eksekutif dan legislatif seperti pasangan suami-istri yang sedang tidak harmonis.
“Hari-hari ini hubungan eksekutif dan legislatif terlihat kurang enak. Jangan sampai komisi tidak mengetahui perubahan yang terjadi,” ujarnya.
Dari PAN, Moch Aziz menambahkan kritik tajam dengan menyebut DPRD hanya dijadikan “tukang stempel”.
“Kita ini hanya dijadikan tukang stempel yang dikejar-kejar. Waktu yang mepet membuat proses ini tidak sehat. Forum paripurna seharusnya bisa menegaskan itu,” jelasnya.
Melihat kondisi yang tidak kunjung menemukan jalan keluar, pimpinan DPRD Jatim, Deni Wicaksono, akhirnya menawarkan opsi skorsing atau penjadwalan ulang.
Usulan ini diamini sejumlah anggota, termasuk Hasan Irsyad dari Golkar, yang menyebut rapat sudah terlalu siang untuk dilanjutkan. Sidang pun resmi ditunda dengan palu ketukan.
Editor : Setiadi
