x lingkaran.net skyscraper
x lingkaran.net skyscraper

Ketua DPRD Jatim Coret Anggaran Kunjungan Luar Negeri Rp19 Miliar, Dialihkan untuk Rakyat

Avatar Alkalifi Abiyu

Politik & Pemerintahan

Lingkaran.net - Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rouf, memastikan tidak ada lagi perjalanan dinas ke luar negeri bagi anggota dewan. Kebijakan ini sejalan dengan moratorium kunjungan luar negeri yang diberlakukan Presiden Prabowo Subianto. 

“Adanya moratorium dari Presiden terkait kunjungan ke luar negeri, maka kami menangkap dan menindaklanjuti instruksi itu. Sehingga tidak ada sama sekali kunjungan ke luar negeri,” tegas Musyafak usai rapat paripurna DPRD Jatim, Rabu (3/9/2025). 

Rp19 Miliar Dikembalikan untuk Program Masyarakat 

Musyafak menjelaskan, anggaran perjalanan dinas luar negeri yang sebelumnya mencapai Rp 19 miliar kini resmi dihapus. Dana tersebut dialihkan kembali ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk program-program yang langsung menyentuh kepentingan rakyat. 

“Dalam kondisi ekonomi yang kurang bagus, banyak pengangguran, pedagang kaki lima sepi, toko-toko juga sepi, maka anggaran itu kita kembalikan ke OPD agar bisa dipakai untuk program yang benar-benar dirasakan masyarakat,” jelas politisi PKB tersebut. 

Relokasi Anggaran untuk Kepentingan Publik 

Musyafak menegaskan, selain pos perjalanan dinas luar negeri, DPRD Jatim juga melakukan penyesuaian anggaran di beberapa sektor lain yang dinilai lebih bermanfaat bagi masyarakat. Namun, penghapusan anggaran perjalanan luar negeri menjadi langkah yang paling signifikan sekaligus simbolis. 

“Saya kira juga banyak hal yang lain, tetapi yang paling penting ini. Ini bagian dari respon kita terhadap situasi yang ada,” ungkapnya. 

Ingatkan Gaya Hidup Sederhana 

Musyafak juga mengingatkan agar anggota dewan menjaga sikap di ruang publik dan tidak menampilkan gaya hidup berlebihan. Hal itu penting agar tidak memicu kecemburuan sosial di tengah kondisi ekonomi yang sulit. 

“Tidak menampilkan flashing-flashing yang bisa membuat masyarakat marah dengan kondisi sekarang,” pungkasnya. 

Dengan kebijakan ini, DPRD Jawa Timur ingin menunjukkan komitmennya mengikuti arahan Presiden Prabowo sekaligus berpihak pada rakyat, terutama di tengah situasi ekonomi yang sedang menantang.

Artikel Terbaru
Selasa, 09 Jun 2026 17:19 WIB | Politik & Pemerintahan

Malut Tak Punya Uang Bayar Gaji PPPK hingga Akhir 2026, Gubernur Sherly Tjoanda Curhat ke DPR

Lingkaran.net - Kabar mengejutkan datang dari Maluku Utara. Di tengah gencarnya pemerintah mendorong pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ...
Selasa, 09 Jun 2026 14:53 WIB | Politik & Pemerintahan

Gubernur Khofifah Ungkap Tindak Lanjut Temuan BPK Sudah Capai 86,20 Persen

Lingkaran.net - Merespons raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-11 secara berturut-turut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan ...
Selasa, 09 Jun 2026 05:49 WIB | Umum

Kasus Pengeroyokan Terjadi di Sekolah, Cak Yebe: Pelaku Harus Dihukum

Kasus pengeroyokan yang menewaskan Thomas Julius Kristianto, siswa SMAN 11 Surabaya, memantik reaksi keras dari jajaran legislatif. Ketua Komisi A DPRD Kota ...