Lingkaran.net - Fraksi Partai NasDem DPRD Jawa Timur menyampaikan pendapat akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.
Juru Bicara Fraksi NasDem, Agus Wahyudi, menegaskan bahwa perubahan APBD ini bukan hanya dokumen anggaran, melainkan instrumen penting kebijakan fiskal daerah untuk menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat ketahanan fiskal, dan memastikan pemerataan pembangunan.
“P-APBD 2025 hadir untuk merespons dinamika ekonomi nasional dan global, penurunan pendapatan transfer pusat, serta lonjakan kebutuhan belanja prioritas,” jelas Agus, Senin (8/9/2025).
Berdasarkan pembahasan Komisi C, pendapatan daerah pada P-APBD 2025 ditetapkan sebesar Rp 28,539 triliun, naik Rp 91,182 miliar dari APBD murni.
Kenaikan terutama ditopang dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang naik Rp 103 miliar, dengan kontribusi terbesar dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp 3,2 triliun.
Meski begitu, Fraksi NasDem mengingatkan agar peningkatan PAD tidak bersifat jangka pendek. Strategi jangka panjang seperti digitalisasi perpajakan melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dinilai penting untuk mencegah kebocoran penerimaan sekaligus memperluas basis pajak.
NasDem juga menyoroti aset daerah yang banyak tidak produktif, terutama aset pendidikan yang statusnya masih bermasalah.
Fraksi meminta pemerintah segera melakukan inventarisasi dan optimalisasi, termasuk kerja sama dengan pihak swasta atau tukar guling, agar aset bisa menjadi sumber pendapatan baru.
Selain itu, peran BUMD juga ditegaskan. Meski target kontribusi PAD dari BUMD turun, NasDem mendorong inovasi agar BUMD bisa lebih kompetitif, khususnya di sektor pangan, energi, dan pembiayaan UMKM.
Belanja daerah dalam P-APBD 2025 meningkat Rp 2,71 triliun yang diarahkan pada belanja operasi, belanja modal, serta transfer ke daerah dan desa.
- Pendidikan: tambahan Rp 568,8 miliar untuk BOSDA, beasiswa, dan rehabilitasi sarana sekolah.
- Kesehatan: penguatan layanan kesehatan primer seperti puskesmas agar tidak membebani rumah sakit rujukan.
- Infrastruktur: pembangunan irigasi, jalan, serta program padat karya untuk mendukung target swasembada pangan nasional 2029.
NasDem menekankan agar setiap tambahan belanja memiliki orientasi hasil yang jelas dan terukur, bukan sekadar angka proyek.
Defisit P-APBD 2025 sebesar Rp 4,39 triliun ditutup melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2024, tanpa menambah utang baru.
Fraksi NasDem mendukung langkah ini, namun menekankan agar penggunaan SiLPA difokuskan pada program prioritas masyarakat seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.
Selain itu, Fraksi juga mendukung penyertaan modal ke PT BPR Jatim (Perseroda) untuk program Kredit Sejahtera (Prokesra) bagi usaha mikro dan ultra mikro, dengan catatan tata kelola harus transparan dan akuntabel.
Dalam pendapat akhirnya, Fraksi NasDem menyatakan dukungan penuh pada beberapa bidang:
- Pendidikan: alokasi minimal 20% APBD, termasuk revitalisasi SMK dan BOSDA Madrasah Diniyah.
- Kesehatan: perbaikan layanan primer puskesmas dan ketersediaan tenaga medis.
- Infrastruktur: pembangunan jalan, air bersih, dan rumah tidak layak huni (Rutilahu).
- Ketenagakerjaan: dorongan penciptaan lapangan kerja berbasis digital dan teknologi.
- Pertanian: penguatan petani milenial dan stabilisasi harga hasil pertanian.
- UMKM & Koperasi: penguatan kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih agar lebih berkualitas.
Akhirnya, Fraksi Partai NasDem resmi menyetujui penetapan Raperda Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah.
“Dengan semangat restorasi, Fraksi NasDem menyatakan menyetujui P-APBD 2025 demi kemajuan Jawa Timur,” tegas Agus Wahyudi.
Editor : Setiadi