Lingkaran.net - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Timur menyoroti proyeksi pendapatan daerah tahun 2026 yang dinilai stagnan bahkan berpotensi menurun dibandingkan tahun 2025.
Juru bicara Banggar DPRD Jatim, Lilik Hendarwati, mengungkapkan dalam rapat paripurna di Surabaya, Senin (22/9/2025), bahwa dalam nota keuangan gubernur, pendapatan daerah tahun anggaran 2026 diperkirakan hanya mencapai Rp28,263 triliun.
“Pendapatan daerah kita mengalami stagnasi. Bahkan secara agregat diproyeksikan turun atau minus 1,2 persen,” tegas Lilik.
Adapun rincian proyeksi pendapatan daerah 2026 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp17,240 triliun, Pendapatan transfer Rp10,994 triliun, Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp28,15 miliar.
Perempuan yang juga Ketua Fraksi PKS ini menilai tren penurunan ini harus menjadi peringatan dini berkurangnya kapasitas fiskal daerah untuk membiayai komponen belanja.
Oleh karena itu, Banggar DPRD Jatim merekomendasikan sejumlah langkah, di antaranya menelaah potensi peningkatan PAD yang hanya diproyeksikan tumbuh 1,8 persen, jauh di bawah asumsi pertumbuhan ekonomi Jatim sebesar 4,8–5,6 persen.
Disamping itu, lanjut dia, melakukan rasionalisasi target pajak daerah yang hanya diproyeksikan naik 2,2 persen. Serta Melakukan pemetaan menyeluruh terhadap penerimaan retribusi dan hasil pengelolaan barang milik daerah yang masih stagnan.
Selain itu, Banggar juga mendorong agar komisi terkait dalam pembahasan Rancangan APBD 2026 tidak hanya menerima penjelasan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tetapi juga menetapkan target penerimaan PAD yang lebih realistis, termasuk dari hasil pemanfaatan aset daerah yang masih idle.
Banggar DPRD Jatim juga menekankan pentingnya optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar memberi kontribusi signifikan pada PAD. Jika berdasarkan evaluasi BUMD dinilai tidak sehat dan justru menjadi beban APBD, DPRD membuka opsi pembentukan panitia khusus (pansus) untuk memastikan penanganan yang efektif.
Selain BUMD, kontribusi sektor swasta melalui Corporate Social Responsibility (CSR) juga didorong untuk membantu pembiayaan pembangunan daerah.
Banggar merekomendasikan penyusunan roadmap pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar lebih mandiri secara anggaran, serta percepatan regulasi penyelenggaraan Sister Hospital untuk pemerataan mutu layanan kesehatan di rumah sakit milik Pemprov Jatim.
Dalam rapat tersebut, Banggar juga menyinggung soal pemberian hibah untuk sektor pendidikan. Lilik menyampaikan bahwa bantuan hibah diharapkan dapat lebih diarahkan pada Madrasah Aliyah swasta yang dinilai masih membutuhkan dukungan tambahan.
“Kalau Madrasah Aliyah negeri sudah terakomodasi melalui anggaran Kementerian Agama, maka hibah ini lebih tepat diarahkan pada yang swasta,” ujar Lilik.
Terkait kecenderungan penurunan pendapatan transfer dari pemerintah pusat pada 2026, Banggar DPRD Jatim meminta setiap komisi memastikan OPD mitra menyusun skema efisiensi belanja sebagai langkah antisipatif.
Dengan berbagai rekomendasi ini, DPRD Jatim berharap proyeksi pendapatan daerah tahun 2026 dapat lebih realistis sekaligus menjaga stabilitas fiskal daerah untuk mendukung program pembangunan prioritas di Jawa Timur.
Editor : Setiadi