Lingkaran.net - Fraksi Partai NasDem DPRD Jawa Timur menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) saat menyampaikan Pemandangan Umum (PU) terhadap Nota Keuangan Gubernur atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Juru bicara Fraksi NasDem, H. Mohammad Nasih Aschal, menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur atas Nota Keuangan RAPBD 2026 yang telah dipaparkan pada 10 September 2025.
Namun, pihaknya menekankan pentingnya evaluasi kritis agar RAPBD 2026 tidak sekadar menjadi dokumen administratif, melainkan mampu menjawab persoalan mendasar masyarakat Jawa Timur.
“Kontribusi BUMD masih jauh dari optimal. Kami mendesak audit menyeluruh terhadap BUMD yang tidak sehat. Bila terbukti merugi dan tidak memberi manfaat, DPRD berhak membentuk Pansus BUMD,” tegas Nasih Aschal, Senin (29/9/2025).
Selain BUMD, Fraksi NasDem juga menyoroti persoalan aset daerah yang hingga kini banyak terbengkalai. Pemprov diminta menetapkan target pemanfaatan aset idle yang jelas melalui Renstra dan Renja OPD terkait agar dapat memberikan nilai tambah bagi pendapatan daerah.
Partisipasi perusahaan swasta dan BUMD dalam menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) juga dinilai masih rendah.
NasDem mendorong adanya regulasi khusus agar CSR lebih difokuskan pada program pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan pembangunan antarwilayah.
Menurut Nasih Aschal yang juga Ketua Fraksi NasDem ini, APBD 2026 harus benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Setiap rupiah anggaran harus diarahkan pada penanganan masalah strategis Jawa Timur, seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan antarwilayah, hingga menurunnya kualitas infrastruktur publik.
“Raperda APBD ini bukan hanya cerminan visi pemerintah daerah, tetapi juga komitmen kita bersama dalam memajukan Jawa Timur. Karena itu, pengawasan, audit BUMD, dan pemanfaatan aset daerah harus menjadi prioritas,” pungkasnya.
Editor : Setiadi