Lingkaran.net - Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Jairi Irawan, menyoroti kinerja Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Timur dalam merespons ancaman infeksi influenza A (H3N2) subclade K atau yang dikenal sebagai super flu.
Ia meminta Dinkes Jatim lebih agresif dalam promosi kesehatan dan penyebaran informasi kepada masyarakat agar kewaspadaan dapat dibangun sejak dini.
Menurut Jairi, ancaman super flu tidak boleh dipandang remeh meski belum terbukti menyebabkan tingkat keparahan yang lebih tinggi. Tingginya mobilitas penduduk dan kepadatan wilayah Jawa Timur menjadi faktor risiko yang harus diantisipasi dengan komunikasi publik yang kuat dan masif.
“Promosi dan informasi ke masyarakat harus diperbanyak. Jangan sampai warga tidak paham risiko dan gejala super flu. Edukasi itu kunci pencegahan,” kata politisi Golkar ini, Senin (5/1/2026).
Selain edukasi, legislator dari Komisi yang membidangi kesehatan dan kesejahteraan rakyat itu juga mendorong Dinkes Jatim kembali memaksimalkan program Cek Kesehatan Gratis.
Menurutnya, layanan tersebut terbukti efektif sebagai langkah pencegahan dan deteksi dini berbagai penyakit, termasuk super flu.
“Cek kesehatan gratis perlu dimasifkan lagi. Ini penting untuk memotong risiko penularan sejak awal, sebelum masyarakat jatuh dalam kondisi berat,” tegasnya.
Sebagaimana diketahui, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mencatat 62 kasus super flu yang tersebar di delapan provinsi di Indonesia hingga akhir Desember 2025. Jawa Timur tercatat sebagai provinsi dengan jumlah kasus terbanyak, disusul Kalimantan Selatan dan Jawa Barat.
Juru Bicara Kemenkes RI, Widyawati, menjelaskan data tersebut berasal dari laporan 88 sentinel Influenza Like Illness (ILI) dan Severe Acute Respiratory Infections (SARI) yang tersebar di puskesmas, balai kesehatan, dan rumah sakit di seluruh Indonesia. Temuan kasus didasarkan pada hasil pemeriksaan laboratorium.
Dari sisi karakteristik pasien, sekitar 64 persen kasus terjadi pada perempuan, sementara anak usia 1 hingga 10 tahun menyumbang sekitar 35 persen kasus, menjadikan kelompok usia tersebut sebagai salah satu yang paling terdampak.
Kemenkes menegaskan, meski subclade K dikenal memiliki tingkat penularan tinggi, temuan ini harus dimaknai sebagai sinyal kewaspadaan, bukan pemicu kepanikan.
Pemerintah daerah diminta meningkatkan langkah pencegahan, terutama di wilayah dengan kasus tinggi seperti Jawa Timur.
Menanggapi hal tersebut, Jairi Irawan menilai Dinkes Jatim perlu memperkuat pendekatan promotif dan preventif secara berimbang. Sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), kewaspadaan terhadap gejala infeksi saluran pernapasan, hingga pemanfaatan fasilitas kesehatan harus terus digencarkan.
“Kalau Dinkes aktif turun ke masyarakat, sekolah, dan fasilitas publik, dampaknya akan besar. Jangan menunggu lonjakan kasus baru bergerak,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya perlindungan kelompok rentan, seperti anak-anak dan lansia, melalui pemantauan aktif serta edukasi keluarga. Selain itu, vaksinasi influenza perlu terus didorong sebagai upaya menekan risiko penularan dan keparahan penyakit di tengah dinamika mutasi virus influenza.
“Ini momentum bagi Dinkes Jatim untuk menunjukkan kinerja yang sigap, responsif, dan proaktif. Kesehatan masyarakat tidak boleh menunggu sampai krisis,” pungkasnya.
Editor : Setiadi