Lingkaran.net - Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Budiono, menegaskan pentingnya sinergi antara DPRD Jawa Timur dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jatim dalam pengawasan organisasi kemasyarakatan (ormas), agar kebijakan dan langkah pengendalian berjalan searah dari tingkat kabupaten/kota hingga provinsi.
Budiono menyampaikan, Komisi A DPRD Jatim secara intens berkoordinasi dengan Bakesbangpol Jatim untuk memastikan pengawasan ormas tidak berjalan sendiri-sendiri di daerah, terlebih di tengah sistem pendaftaran ormas yang kini terpusat secara digital melalui pemerintah pusat.
“Kami di Komisi A terus berkoordinasi dengan Bakesbangpol Jatim agar langkah pengawasan ormas searah, tidak tumpang tindih, dan bisa diterapkan secara efektif sampai ke kabupaten dan kota,” ujar Budiono saat dikonfirmasi, Jumat (16/1/2026).
Politisi Partai Gerindra ini menilai, keselarasan kebijakan sangat penting mengingat jumlah ormas di Jawa Timur yang mencapai ratusan ribu, sementara kewenangan dan akses data di daerah masih terbatas.
“Daerah adalah pihak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Maka pengawasan tidak bisa hanya di level provinsi atau pusat saja, tetapi harus terintegrasi sampai kabupaten dan kota,” tegasnya.
Budiono juga mengapresiasi langkah Bakesbangpol Jatim yang telah membentuk Satgas Ormas serta melakukan patroli dan pembinaan di daerah.
Menurutnya, upaya tersebut perlu diperkuat dengan dukungan regulasi dan akses data yang memadai agar tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif.
“Kami ingin pengawasan ini bukan hanya ketika ada masalah, tapi bisa mencegah sejak awal. Ormas yang sehat harus dibina, yang menyimpang harus ditertibkan,” katanya.
Lebih lanjut, Budiono menegaskan bahwa Komisi A DPRD Jatim dan Bakesbangpol memiliki visi yang sama dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban umum, serta iklim investasi di Jawa Timur.
“Jangan sampai ada oknum ormas yang bertindak seperti preman, mengganggu ketertiban, dan membuat investor ragu masuk ke Jawa Timur. Ini kepentingan bersama,” ujarnya.
Ke depan, lanjut dia, Komisi A DPRD Jatim mendorong agar pemerintah pusat membuka akses data pendaftaran ormas kepada pemerintah daerah, sehingga pengawasan dapat dilakukan secara menyeluruh dan berjenjang.
“Kalau pusat, provinsi, dan kabupaten/kota searah, pengawasan ormas akan jauh lebih efektif dan Jawa Timur tetap kondusif,” pungkas Budiono.
Perlu diketahui, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jatim mencatat, dari total 121 ribu ormas, baru sekitar 1.300 organisasi yang terpantau radar pemerintah provinsi.
Editor : Setiadi