Lingkaran.net - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Madiun, Jawa Timur, pada Senin (19/1/2026). Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan sebanyak 15 orang, termasuk Wali Kota Madiun, Maidi, yang saat ini tengah menjalani periode kedua kepemimpinannya.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya OTT tersebut. Ia menyampaikan bahwa kegiatan penindakan dilakukan melalui penyelidikan tertutup yang telah berjalan sebelumnya.
“Benar, hari ini Senin (19/1/2026), tim sedang ada kegiatan penyelidikan tertutup dengan mengamankan sejumlah 15 orang di wilayah Madiun, Jawa Timur,” ujar Budi Prasetyo dalam keterangannya.
Dari jumlah tersebut, sembilan orang langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, termasuk Wali Kota Madiun.
OTT ini menjadi sorotan publik lantaran Maidi dikenal sebagai figur dengan rekam jejak panjang di birokrasi Pemerintah Kota Madiun sebelum terjun ke dunia politik elektoral.
Rekam Jejak Panjang di Birokrasi
Melansir laman resmi Pemerintah Kota Madiun, Maidi lahir pada 12 Mei 1961. Ia dikenal sebagai politikus sekaligus mantan birokrat senior dengan pengalaman puluhan tahun di pemerintahan daerah.
Kariernya bermula di dunia pendidikan. Sejak 1989 hingga 2002, Maidi mengabdi sebagai guru geografi di SMAN 1 Madiun. Pengalaman sebagai pendidik menjadi pijakan awal sebelum ia dipercaya mengemban jabatan struktural.
Pada 2002, Maidi diangkat sebagai Kepala SMAN 2 Madiun. Pada tahun yang sama, tepatnya 7 Juli 2002, ia juga dipercaya menduduki posisi Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun.
Setahun kemudian, pada 7 Juli 2003, ia ditunjuk sebagai Penjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun.
Karier birokrasi Maidi terus menanjak. Pada 6 Desember 2005, ia dilantik sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun. Setahun berselang, pada 2006, ia kembali dipercaya memimpin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun.
Puncak karier birokrasi Maidi terjadi pada 2009, saat ia dilantik sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Madiun. Jabatan strategis tersebut diembannya hingga Februari 2018, sebelum akhirnya pensiun dan memutuskan terjun ke dunia politik.
Dua Periode Memimpin Kota Madiun
Setelah pensiun dari birokrasi, Maidi melangkah ke panggung politik. Ia tercatat sebagai politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dengan latar belakang pendidikan yang mumpuni, menyandang gelar Dr Drs H Maidi, SH, MM, MPd.
Maidi pertama kali terpilih sebagai Wali Kota Madiun pada periode 2019–2024. Kepercayaan publik kembali ia raih dalam Pilkada serentak November 2024, saat maju berpasangan dengan Bagus Panuntun sebagai calon wakil wali kota.
Berdasarkan hasil rekapitulasi pleno tingkat Kota Madiun, pasangan Maidi–Bagus Panuntun meraih 65.583 suara atau setara 56 persen, mengungguli dua pasangan calon lainnya. Pasangan Bonie Laksmana–Bagus Rizki memperoleh 45.923 suara atau 39,2 persen, sementara pasangan Inda Raya–Aldi meraih 5.522 suara atau 4,7 persen.
Kemenangan tersebut diraih di seluruh tiga kecamatan yang ada di Kota Madiun. Dalam kontestasi politik tersebut, Maidi dan pasangannya didukung oleh 11 partai politik, yakni PSI, NasDem, Partai Demokrat, Gerindra, PKB, PKS, PAN, Prima, Gelora, PBB, dan PPP.
Maidi resmi dilantik sebagai Wali Kota Madiun periode 2025–2030 bersama Wakil Wali Kota Bagus Panuntun dalam prosesi pelantikan di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada 20 Februari 2025. Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan menandai dimulainya periode kedua kepemimpinan Maidi di Kota Madiun.
Namun, harapan untuk melanjutkan agenda pembangunan dan tata kelola pemerintahan daerah tersebut kini diuji dengan operasi penindakan KPK. Hingga berita ini diturunkan, KPK masih mendalami konstruksi perkara dan belum mengumumkan status hukum Maidi serta pihak-pihak lain yang terjaring OTT.
Perkembangan lebih lanjut terkait kasus ini akan disampaikan secara resmi oleh KPK kepada publik.
Editor : Setiadi