Lingkaran.net - Fenomena kader partai politik menyeberang ke partai lain mulai mengemuka meski Pemilu 2029 masih tiga tahun lagi. Perpindahan ini banyak terjadi dari partai-partai besar ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang kini kian dilirik sebagai kendaraan politik baru.
Sejumlah tokoh yang telah lama malang melintang di dunia politik, baik di tingkat nasional maupun daerah, tercatat bergabung dengan PSI. Salah satunya Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dua periode 2016–2025, Heri Amalindo. Politikus yang sebelumnya merupakan kader PDI Perjuangan itu kini resmi berlabuh ke PSI.
Gelombang serupa juga terjadi di Bali. Calon Bupati Badung periode 2024–2029 yang juga mantan Ketua DPD Golkar Kabupaten Badung, I Wayan Suyasa, belum lama ini menyatakan kepindahannya ke PSI.
Pengamat Politik Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam, menilai fenomena tersebut sebagai gejala “aji mumpung” dalam politik. Menurutnya, perpindahan kader ini tak lepas dari kalkulasi pragmatis untuk memperbesar peluang elektoral.
“Ini fenomena aji mumpung. Mumpung Pak Jokowi masih berpengaruh. Dalam politik kan biasa, semacam gambling, yang penting tujuan untuk terpilih bisa lebih mudah dicapai,” ujar Surokim saat dikonfirmasi, Rabu (28/1/2026).
Ia menyebut, banyak politisi yang memilih partai bukan lagi karena kesamaan ideologi, melainkan pertimbangan pragmatis. Akibatnya, muncul apa yang ia sebut sebagai instant politician syndrome.
“Banyak yang ikut partai bukan karena faktor ideologis, tapi pragmatis. Ingin jadi politisi secara instan dan cepat, tanpa perlu berjuang dan bersusah payah, cukup mengandalkan momentum,” katanya.
Saat ditanya apakah partai politik hari ini masih menjadi ruang kaderisasi ideologis atau sekadar kendaraan cepat menuju kekuasaan, Surokim mengakui keduanya masih ada. Namun, porsinya dinilai timpang.
“Masih ada kader ideologis, tapi jumlahnya kecil, kalah dengan aliran kader aji mumpung tadi. Lebih banyak yang pragmatis dan suka jalan instan,” ujarnya.
Menurut Surokim, kondisi ini seharusnya menjadi otokritik bagi partai politik. Ia mengingatkan agar partai lebih waspada terhadap masuknya kader dengan loyalitas rendah.
“Ini patut diwaspadai karena bisa jadi benalu. Loyalitasnya rendah dan potensi menjadi politisi kutu loncat juga tinggi. Partai cenderung dimanfaatkan saja, bukan diposisikan sebagai medan dan arena pengabdian,” tegasnya.
Lebih jauh, Surokim menilai fenomena instant politician syndrome berpotensi berdampak serius terhadap kualitas demokrasi dan kebijakan publik dalam jangka panjang.
“Dampaknya kompleks dan mengkhawatirkan. Yang lahir adalah politisi angin-anginan, bukan politisi pejuang kepentingan publik,” katanya.
Karena itu, ia mendorong partai politik untuk lebih selektif dalam proses rekrutmen dan kaderisasi. Menurutnya, partai memiliki tanggung jawab untuk melakukan penyaringan karakter dan menilai jiwa pengabdian calon kader secara lebih ketat.
“Partai harus serius membenahi rekrutmen dan kaderisasi agar bisa menghadirkan politisi-politisi unggul yang punya visi publik jelas dan meyakinkan,” pungkas Surokim.
Editor : Setiadi