Lingkaran.net - Gelombang purna tugas aparatur sipil negara (ASN) kembali melanda Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tahun 2026 ini, sedikitnya 2.500 ASN dipastikan pensiun.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim, Indah Wahyuni, menyebut angka tersebut merupakan bagian dari tren pensiun besar yang sudah terjadi sejak tahun sebelumnya. Pada 2025, jumlah ASN yang purna tugas bahkan mencapai 2.853 orang, belum termasuk yang meninggal dunia maupun pindah tugas.
“Total tahun ini sekitar 2.500 ASN yang purna. Ini tentu berdampak pada kebutuhan pegawai ke depan,” ujarnya, Minggu (29/3/2026).
Menyikapi kondisi tersebut, kata Yuyun, sapaan akrab Indah Wahyuni, Pemprov Jatim mulai menyiapkan langkah strategis dengan membuka peluang rekrutmen baru, terutama melalui jalur calon pegawai negeri sipil (CPNS). Namun, pengisian formasi tidak akan dilakukan secara sembarangan.
Indah menegaskan, setiap kebutuhan pegawai akan dihitung secara detail dan terukur agar tidak membebani keuangan daerah. Pemprov Jatim juga harus memastikan belanja pegawai tetap berada dalam batas aman, yakni tidak melebihi 30 persen dari total anggaran.
“Formasi yang kami usulkan harus benar-benar sesuai kebutuhan. Kami juga berkoordinasi dengan BPKAD dan Bappeda Jatim agar penganggaran tetap terkendali,” jelasnya.
Di sisi lain, BKD Jatim memperketat kebijakan mutasi ASN dari luar daerah. Perpindahan pegawai, khususnya dari wilayah penyangga seperti Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik, akan dibatasi.
Selain itu, syarat penerimaan ASN juga diperketat, mulai dari batas usia maksimal 40 tahun hingga pangkat tidak lebih dari golongan III/c. Kebijakan ini diterapkan untuk menjaga kualitas dan efektivitas birokrasi.
Saat ini, jumlah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di lingkungan Pemprov Jatim tercatat cukup besar, yakni sekitar 23 ribu pegawai penuh waktu dan 21 ribu paruh waktu.
Karena itu, kata Yuyun, ke depan pemerintah akan lebih selektif dalam menambah pegawai baru.
“Jangan sampai kita kebobolan. Semua harus dihitung matang, baik dari sisi kebutuhan maupun kemampuan anggaran,” tegasnya.
Dengan adanya 2.500 ASN yang purna tugas tahun ini, Pemprov Jatim dihadapkan pada tantangan menjaga keseimbangan antara kebutuhan layanan publik dan efisiensi anggaran di tengah tekanan fiskal yang ada.
Editor : Setiadi