Lingkaran.net - Keluhan para sopir logistik di Jawa Timur memuncak. Dalam audiensi panas di ruang Banmus DPRD Jawa Timur, Sabtu (25/4/2026), Ketua Komisi D DPRD Jatim, Abdul Halim, didampingi Plt Kepala Dinas ESDM Jatim, Aftabuddin Rijaluzzaman, menerima langsung perwakilan Gerakan Sopir Jawa Timur yang menyuarakan sederet persoalan krusial.
Mulai dari penghapusan QR Code BBM subsidi, kelangkaan solar di jalur logistik, dugaan kriminalisasi sopir, hingga tuntutan penurunan tarif tol dan pemberantasan mafia BBM subsidi semuanya dibedah dalam forum tersebut.
QR Code BBM Jadi Biang Masalah
Koordinator Gerakan Sopir Jawa Timur, Supri, menegaskan bahwa sistem barcode (QR Code) justru menjadi penghambat utama operasional sopir di lapangan.
“Kalau barcode diblokir secara tiba-tiba, kami tidak bisa bekerja. Kami ini punya uang untuk beli BBM, tapi sistem membuat kami tidak bisa mengaksesnya,” tegasnya.
Ia menyebut, persoalan ini tidak hanya terjadi di Jawa Timur, tetapi merata di berbagai wilayah seperti Sumatera, Kalimantan, hingga Nusa Tenggara Timur.
Para sopir bahkan mengancam akan menggelar aksi demonstrasi pada 29–30 April sebagai bentuk kekecewaan terhadap kebijakan yang dinilai merugikan tersebut.
Solar Langka di Jalur Logistik
Tak hanya soal QR Code, distribusi BBM jenis solar juga menjadi sorotan. Sopir mengaku kesulitan menemukan SPBU yang menyediakan solar di jalur ekspedisi, khususnya untuk rute panjang seperti Jawa–Kalimantan.
Akibatnya, banyak sopir menggunakan tangki ganda demi menjaga stok BBM selama perjalanan jauh. Namun, langkah ini justru berujung masalah hukum.
“Kami dituduh menimbun BBM, padahal hanya untuk bertahan di perjalanan. Isi BBM di Kalimantan saja bisa nunggu sampai 4 hari,” keluh Supri.
Sopir Mengaku Jadi Korban Sistem
Seorang sopir bernama Santo mengaku menjadi korban langsung dari sistem QR Code. Ia tidak bisa mengisi solar karena barcode miliknya tiba-tiba terblokir.
“Untuk buka blokir harus nunggu 1x24 jam, belum verifikasi lagi. Kami ini mau kerja, bukan mau melanggar aturan,” ujarnya.
Keluhan serupa juga disampaikan Fikri dari komunitas driver logistik. Ia mengungkap adanya ketidaksesuaian data, di mana barcode solar justru terdaftar sebagai pertalite.
“Kami mau ke Kalimantan, kalau pakai dex tidak cukup. Ini jelas menyulitkan,” katanya.
Tarif Tol dan Dugaan Pungli Ikut Disorot
Selain BBM, para sopir juga menyoroti kenaikan tarif tol yang dinilai memberatkan, khususnya untuk kendaraan logistik kelas III ke atas.
Tak hanya itu, mereka juga mendesak agar praktik pungutan liar di SPBU dihentikan serta mafia BBM subsidi ditindak tegas.
DPRD Minta Pertamina Beri Jawaban Tegas
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Abdul Halim menegaskan pihaknya membutuhkan penjelasan dan solusi konkret dari pihak PT Pertamina (Persero).
“Kami butuh jawaban dari Pertamina. Ini menyangkut hajat hidup para sopir dan distribusi logistik,” tegasnya.
Pertamina: QR Code untuk Tepat Sasaran
Perwakilan Pertamina wilayah Surabaya, Jalu, menjelaskan bahwa sistem QR Code diterapkan untuk memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran.
Menurutnya, pemblokiran dilakukan jika ditemukan indikasi penyalahgunaan, seperti barcode digunakan oleh kendaraan lain.
“Kami melakukan pendataan dan verifikasi. Ada sekitar 58 konsumen yang perlu perbaikan data. Kami juga sudah menyediakan 87 SPBU di Jatim untuk layanan pendaftaran,” jelasnya.
ESDM Jatim Soroti Kejanggalan Data
Sementara itu, Aftabuddin menyoroti adanya kejanggalan dalam sistem, khususnya terkait satu barcode yang digunakan untuk lebih dari satu kendaraan.
“Kami juga heran kenapa ada barcode yang bisa dipakai lebih dari satu kendaraan. Ini harus dibenahi,” ujarnya.
Jika persoalan ini tak segera diselesaikan, ancaman mogok distribusi logistik akibat aksi sopir bisa berdampak luas pada perekonomian, khususnya di kawasan Indonesia Timur yang sangat bergantung pada suplai dari Jawa Timur.
Editor : Setiadi