Lingkaran.net - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 di rapat paripurna DPRD Jawa Timur berlangsung panas. Sejumlah fraksi kompak melontarkan kritik tajam terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), kualitas belanja APBD, hingga ketimpangan pembangunan antarwilayah di Jawa Timur.
Sorotan paling keras datang dari Fraksi PPP-PSI yang secara terbuka meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan restrukturisasi total BUMD agar lebih profesional dan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Juru Bicara Fraksi PPP-PSI, Erick Komala, menegaskan BUMD tidak boleh lagi menjadi tempat kompromi politik maupun sekadar alat kekuasaan.
“BUMD bukan tempat parkir orang politik dan bukan mesin ATM kekuasaan. BUMD harus untung, setoran PAD harus naik signifikan, dan mampu melayani rakyat,” tegas Erick dalam rapat paripurna DPRD Jatim, Rabu (13/5/2026).
PPP-PSI bahkan mengusulkan audit independen terhadap BUMD yang terus merugi selama tiga tahun berturut-turut. Menurut mereka, langkah restrukturisasi, merger, spin-off hingga likuidasi harus menjadi opsi serius jika perusahaan daerah tak kunjung sehat.
“Kalau sampai 2027 masih rugi tanpa perbaikan, lebih baik dibubarkan daripada jadi beban APBD,” sindir Erick.
Fraksi PPP-PSI juga meminta pemetaan ulang fokus bisnis BUMD agar tidak saling tumpang tindih. Mereka mencontohkan Bank Jatim seharusnya fokus pada sektor keuangan, Jamkrida pada penjaminan UMKM, dan PT Panca Wira Usaha (PWU) di bidang infrastruktur.
“Jangan semua BUMD jualan air mineral,” ujarnya.
Tak hanya itu, PPP-PSI mendorong rekrutmen direksi dan komisaris dilakukan secara terbuka melalui fit and proper test independen serta menolak jabatan komisaris diisi ASN aktif maupun politisi.
Gerindra Soroti Ketimpangan dan Infrastruktur
Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim mengapresiasi capaian ekonomi Jawa Timur yang tumbuh 5,33 persen atau di atas rata-rata nasional. Namun Gerindra menilai pembangunan belum sepenuhnya merata.
Juru Bicara Fraksi Gerindra, MH Rofiq, menegaskan kawasan Madura, Tapal Kuda, hingga wilayah selatan Jawa Timur masih membutuhkan perhatian serius.
“Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur harus semakin inklusif dan merata. Jangan sampai hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu,” kata Rofiq.
Gerindra juga meminta Pemprov Jatim memperluas akses pendidikan menengah, meningkatkan layanan kesehatan di wilayah kepulauan dan Madura, serta memperkuat pelatihan kerja agar kualitas tenaga kerja semakin kompetitif.
Di sektor BUMD, Gerindra meminta tata kelola perusahaan daerah diperkuat dengan indikator kinerja yang jelas dan profesional.
“Penilaian kinerja BUMD harus berbasis kesehatan keuangan, kontribusi dividen, kualitas aset, hingga dukungan terhadap pembangunan daerah,” tegasnya.
Golkar Nilai APBD Positif, Tapi Ingatkan Banyak Persoalan
Fraksi Partai Golkar juga menilai kinerja APBD Jawa Timur Tahun 2025 cukup positif. Pendapatan daerah tercatat mencapai Rp29,88 triliun atau 104,65 persen dari target, sedangkan PAD mencapai Rp18,44 triliun.
Meski demikian, Juru Bicara Fraksi Golkar, Siadi, menegaskan laporan LKPJ tidak boleh sekadar administratif, tetapi harus mencerminkan kondisi nyata di lapangan.
“Masih ada enam BUMD yang dinilai belum sehat dan kontribusinya terhadap PAD masih minim,” ujar Siadi.
Golkar turut menyoroti persoalan kemiskinan, penanganan banjir, pengelolaan sampah regional, program rumah tidak layak huni (Rutilahu), hingga meningkatnya kasus pencurian kayu di kawasan hutan.
PKS Kritik Serapan Anggaran dan Ketimpangan Wilayah
Fraksi PKS DPRD Jatim juga menyampaikan catatan kritis terhadap kualitas belanja daerah dan serapan APBD yang dinilai belum optimal.
Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim, Lilik Hendarwati, menilai capaian pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya mencerminkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
“Masih terdapat ketimpangan pembangunan antarwilayah, tingginya kemiskinan di Madura dan Tapal Kuda, stagnasi rata-rata lama sekolah, hingga rendahnya kontribusi BUMD terhadap PAD,” kata Lilik.
PKS menyoroti realisasi belanja daerah yang hanya mencapai 93,82 persen dari total pagu Rp33,25 triliun. Mereka juga mengkritik besarnya SiLPA di sejumlah OPD strategis seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.
Selain itu, PKS meminta audit terhadap aset daerah dan aset BUMD yang menganggur atau idle lebih dari dua tahun tanpa kejelasan pemanfaatan.
“Tidak boleh ada aset idle tanpa rencana bisnis yang jelas,” tegas Lilik.
Meski menyampaikan berbagai kritik dan catatan tajam, seluruh fraksi pada akhirnya menyatakan menerima dan menyetujui LKPJ Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 dengan sejumlah rekomendasi strategis untuk perbaikan pembangunan Jawa Timur ke depan.
Editor : Setiadi