Lingkaran.net – Kota Surabaya sebagai kota metropolitan ternyata masih menyimpan sejumlah persoalan krusial bagi warganya. Berbagai hal mulai dari pendidikan, penertiban PKL hingga perbaikan saluran masih menjadi permasalahan yang tak kunjung tuntas.
Hal ini diketahui saat Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya Muhammad Saifuddin saat menggelar reses di RT 11 RW 09 Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, tepatnya di Gedung Yayasan Bustanul Qur’an. Jumat (22/5/2026) malam. Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan persoalan pendidikan, penertiban pedagang kaki lima (PKL), maraknya pencurian kendaraan bermotor hingga infrastruktur saluran air di kawasan permukiman.
Saifuddin mengatakan, salah satu aspirasi utama warga adalah keinginan agar anak-anak mereka bisa lebih mudah mengakses sekolah negeri, terutama bagi keluarga kurang mampu.
“Warga berharap anak-anak mereka yang dari TK bisa masuk SD negeri. Kadang orang tua murid kesulitan untuk bisa sekolah di SD negeri maupun SMP negeri,” kata Saifuddin.
Politikus Partai Demokrat itu meminta Dinas Pendidikan Kota Surabaya membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat kurang mampu agar dapat diterima di sekolah negeri.
“Saya berharap Dinas Pendidikan membuka selebar-lebarnya pendaftaran, khususnya bagi warga tidak mampu. Mereka sangat berharap bisa masuk sekolah negeri,” ujarnya.
Selain pendidikan, warga juga mengeluhkan penertiban PKL di kawasan perkampungan. Menurut pria yang akrab disapa Bang Udin ini, masyarakat ingin agar pedagang kecil yang berjualan di gang-gang kampung tidak langsung digusur selama tidak mengganggu akses jalan maupun lalu lintas warga.
“Mereka berharap PKL yang berada di dalam kampung dan tidak mengganggu jalan, jangan semuanya ditertibkan. Karena itu menjadi mata pencaharian warga,” katanya.
Dia pun meminta Satpol PP Kota Surabaya lebih bijak dalam melakukan penataan PKL, khususnya terhadap pedagang kecil yang mencari nafkah di lingkungan permukiman.
“Kalau memang tidak mengganggu alur lalu lintas dan aktivitas warga, ya diberi kelonggaran lah. Karena mereka membuka lapangan pekerjaan sendiri,” tuturnya.
Dalam reses Sidang II Masa Persidangan Ketiga Tahun 2026 tersebut, warga juga menyoroti maraknya kasus pencurian sepeda motor di perkampungan. Mereka meminta adanya pemasangan CCTV untuk meningkatkan keamanan lingkungan.
Namun, ia menyebut pengadaan CCTV tidak bisa diakomodasi melalui pokok pikiran (pokir) DPRD sehingga dia meminta Pemkot Surabaya turun tangan.
“Saya berharap pemerintah kota melalui pihak terkait segera mengalokasikan CCTV karena masih banyak persoalan curanmor di perkampungan,” ucapnya.
Tak hanya itu, Bang Udin juga menerima keluhan warga RT 04 RW 08 Kelurahan Bulak Banteng terkait gorong-gorong tanpa penutup yang dinilai membahayakan warga, khususnya anak-anak saat musim hujan.
Menurut dia, warga selama ini bergotong royong memperbaiki penutup saluran secara mandiri, namun kondisinya cepat rusak karena material yang tidak memadai.
“Saya minta PU Bina Marga segera merealisasikan perbaikan karena ini sangat membahayakan anak-anak di perkampungan,” tandasnya.
Editor : Trisna Eka Aditya