Lingkaran.net - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Timur menyoroti lonjakan belanja daerah dalam Perubahan APBD (P-APBD) 2026. Kenaikan anggaran mencapai Rp2,64 triliun, namun di saat yang sama realisasi sejumlah belanja strategis masih tergolong rendah.
Dalam laporan Banggar DPRD Jatim yang disampaikan juru bicara Suwandy Firdaus dalam Rapat Paripurna, Rabu (2/9/2026), belanja daerah dalam P-APBD 2026 meningkat dari Rp27,228 triliun menjadi Rp29,903 triliun. Sementara target pendapatan daerah dipatok sebesar Rp34,890 triliun.
Banggar, kata dia, mengingatkan kenaikan anggaran tersebut jangan sampai hanya berujung pada penumpukan anggaran yang tidak terserap atau kembali menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).
Sorotan paling tajam diarahkan pada belanja modal yang meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan pagu sebelum perubahan.
Padahal, realisasi belanja modal hingga Semester I 2026 baru mencapai 16,37 persen.
Lebih rendah lagi, realisasi belanja untuk gedung dan bangunan baru mencapai 3,85 persen.
“Kesiapan dokumen teknis, pengadaan, dan jadwal pelaksanaan harus dipastikan agar tambahan pagu tidak kembali menjadi SiLPA,” tegas Suwandy saat membacakan laporan Banggar.
Banggar juga menilai keberhasilan belanja daerah tidak boleh hanya diukur dari seberapa besar anggaran yang terserap. Ukuran utama harus berupa hasil nyata yang dirasakan masyarakat.
“Efektivitas belanja daerah harus diukur dari output dan outcome, bukan sekadar alokasi atau serapan,” ujarnya.
Karena itu, setiap penambahan maupun pergeseran anggaran diminta mengikuti prinsip money follows program, dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur.
Banggar juga menyoroti ketimpangan antara kontribusi sektor ekonomi dengan porsi anggaran yang diberikan pemerintah daerah.
Sektor-sektor yang menjadi mitra Komisi B disebut menopang sekitar 66,9 persen PDRB Jawa Timur.
Namun, sektor tersebut hanya memperoleh sekitar 4,56 persen dari total P-APBD 2026.
Kondisi ini dinilai perlu menjadi perhatian serius dalam penyusunan kebijakan anggaran.
Banggar mendorong agar sisa belanja pegawai dapat diarahkan ke belanja yang lebih produktif, termasuk penguatan swasembada dan ketahanan pangan, peningkatan daya saing UMKM, serta evaluasi terhadap program-program yang menyerap anggaran besar.
“Setiap tambahan anggaran harus disertai target kinerja, ketepatan sasaran, pertanggungjawaban yang jelas, percepatan penyelesaian aset, dan penguatan pengawasan,” kata Suwandy.
Infrastruktur Harus Lebih Adil
Persoalan lain yang disoroti adalah distribusi belanja infrastruktur. Banggar meminta alokasi pembangunan tidak hanya terkonsentrasi pada wilayah tertentu, tetapi lebih proporsional dengan mempertimbangkan tingkat kemiskinan daerah.
Pembangunan infrastruktur, menurut Banggar, harus diarahkan pada dampak strategis dan mendukung pencapaian agenda Jatim Akses–Nawa Bhakti Satya.
Di sektor pendidikan, Banggar mengingatkan penurunan pagu Dinas Pendidikan tidak boleh sampai mengurangi belanja wajib maupun pelayanan dasar.
Banggar juga menyoroti kewajiban tambahan Tunjangan Profesi Guru (TPG) untuk komponen THR dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2025 sebesar Rp274 miliar yang harus segera dituntaskan.
“Pembiayaan tersebut harus dituntaskan melalui efisiensi belanja pegawai dan sumber-sumber sah lainnya,” tegasnya.
Dengan besarnya tambahan anggaran dalam P-APBD 2026, Banggar meminta Pemprov Jatim tidak terjebak pada logika bahwa semakin besar anggaran berarti semakin baik kinerja pemerintah.
Ukuran keberhasilan APBD, menurut Banggar, bukan sekadar berapa triliun yang dibelanjakan, tetapi seberapa besar dampaknya terhadap pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.
Editor : Setiadi