Surabaya, Lingkaran.net Penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) di Jawa Timur kembali merebak dengan intensitas yang lebih cepat dibandingkan tahun 2022.
Kondisi ini memicu kepanikan di kalangan peternak sapi, yang terpaksa menjual ternak mereka dengan harga murah untuk menghindari kerugian lebih besar.
Budi Prasetyo, peternak sapi asal Peterongan, Jombang, mengungkapkan keresahannya terkait vaksinasi PMK yang kini berbayar.
"Kami harus mengeluarkan Rp70.000 per ekor untuk vaksinasi. Bayangkan jika ada 10 ekor sapi, itu lebih dari Rp1 juta untuk satu kali vaksinasi. Padahal minimal tiga kali vaksinasi diperlukan," keluhnya, Kamis (16/1/2025).
Budi juga menyebutkan bahwa harga sapi anjlok drastis. "Sapi bakalan yang biasanya dihargai Rp15 juta, kini turun jadi Rp12 juta meskipun sehat. Sementara sapi yang terkena PMK hanya dihargai Rp5 juta, bahkan itu sudah termasuk mahal," katanya.
Meski pemerintah telah melakukan upaya vaksinasi, Budi menyayangkan biaya yang dibebankan kepada peternak. Selain itu, sebagian besar peternak harus mandiri dalam memberikan jamu dan mengisolasi ternak mereka.
Dinas Peternakan Jatim Imbau Tidak Panik
Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur, Indyah Aryani, menyatakan bahwa pemerintah telah mendistribusikan vaksin ke seluruh kabupaten dan kota. Ia juga meminta peternak untuk tidak panik dan menjual ternaknya dengan harga murah. "Kami mengimbau agar peternak membatasi akses ke kandang, rutin melakukan disinfeksi, dan segera melapor jika ada ternak yang terjangkit," tegasnya.
Langkah DPRD Jatim Tangani PMK
Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, menuturkan bahwa pemerintah telah menyiapkan 1,4 juta dosis vaksin, termasuk tambahan 616.500 dosis yang baru diterima.
"Kami telah menambah anggaran APBD untuk pengadaan vaksin dan menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk menutup kekurangan. Selain itu, disinfeksi terus dilakukan di berbagai lokasi," ujarnya.
Deni juga mendorong pemerintah pusat untuk kembali menetapkan PMK sebagai wabah nasional. "Dengan status tersebut, penanganan bisa lebih komprehensif dan melibatkan lebih banyak sumber daya," katanya.
Pemerintah dan DPRD Jatim berharap langkah-langkah tersebut dapat menekan penyebaran PMK dan membantu peternak yang terdampak. Alkalifi Abiyu
Editor : Redaksi