x lingkaran.net skyscraper
x lingkaran.net skyscraper

Kontroversi HGB di Atas Laut, DPRD Jatim Desak Klarifikasi Pemprov dan BPN

Avatar Redaksi

Headline

Surabaya, Lingkaran.net Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, mengecam keberadaan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas perairan laut yang dinilai melanggar aturan tata ruang dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Temuan ini disebut berada di Kota Surabaya, namun berdasarkan info lain menyebut berada di wilayah Sedati, Sidoarjo.

“Di atas laut mana pun, kami melihat ini sebagai pelanggaran serius. Putusan MK 85/PUU-XI/2013 jelas-jelas melarang pemanfaatan ruang untuk HGB di atas perairan. Kami akan segera memanggil Pemprov Jatim dan BPN Jatim untuk meminta penjelasan,” tegas Deni saat dihubungi, Selasa (21/1/2025).

Temuan ini pertama kali diungkap oleh akun media sosial X, @thanthowy, yang menunjukkan data dari situs resmi Kementerian ATR/BPN (bhumi.atrbpn.go.id).

Dalam data tersebut, tiga titik koordinat disebutkan berada di kawasan laut: 7.342163°S, 112.844088°E; 7.355131°S, 112.840010°E; dan 7.354179°S, 112.841929°E.

Keberadaan HGB ini langsung memicu kontroversi karena mencederai prinsip perlindungan lingkungan dan tata kelola ruang.

“Kami juga mempertanyakan apakah dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) sudah diterbitkan. Jika tidak ada, berarti ini pelanggaran yang tidak bisa dibiarkan,” tambah politisi PDIP ini.

Deni memaparkan Putusan MK 85/PUU-XI/2013 menegaskan bahwa perairan laut tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan komersial berbasis HGB karena melanggar hak lingkungan hidup.

Menurut Deni, Kawasan mangrove yang kemunkinan terdampak juga berpotensi kehilangan fungsinya sebagai penjaga ekosistem laut dan mitigasi perubahan iklim.

“Kami di DPRD Jatim tidak akan tinggal diam. Jika ditemukan pelanggaran, kami akan meminta Pemprov dan BPN untuk membatalkan status HGB tersebut dan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat,” kata Deni.

Deni menegaskan bahwa tata kelola ruang di Jawa Timur tidak bisa disalahgunakan untuk kepentingan pihak tertentu, apalagi dengan mengorbankan lingkungan hidup.

"Kejelasan status kawasan ini diharapkan segera terungkap dalam waktu dekat," pungkas Deni. Alkalifi Abiyu

Artikel Terbaru
Minggu, 23 Agu 2026 17:18 WIB | Politik & Pemerintahan

PDIP Ingin Rebut Kursi Gubernur Jatim pada Pilkada 2029

Lingkaran.net - PDI Perjuangan Jawa Timur mulai memasang target politik lebih besar menghadapi Pemilu 2029. Tak hanya membidik peningkatan perolehan kursi ...
Minggu, 23 Agu 2026 14:29 WIB | Politik & Pemerintahan

Demokrat Jatim Gelar Lomba Rakyat Serentak di 38 Kabupaten/Kota, Sekaligus Serap Aspirasi Warga

Lingkaran.net - DPD Partai Demokrat Jawa Timur menggelar lomba rakyat secara serentak di 38 kabupaten/kota dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan ...
Minggu, 23 Agu 2026 09:11 WIB | Politik & Pemerintahan

Emil Dardak Beri Kode Perubahan Jika Terpilih Ketua Demokrat Jatim 2026-2031

Lingkaran.net - Perebutan kursi Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur dalam Musyawarah Daerah (Musda) VII ternyata bukan satu-satunya pertarungan yang menarik ...