Surabaya, Lingkaran.net— Setelah dilantik Presiden Prabowo dan menjalani retret kepala daerah, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kembali memimpin Kota Pahlawan.
Di hari pertama kerjanya, Eri menyampaikan visi misi lima tahun masa kepemimpinan mendatang dalam pidato di hadapan para dewan, di Gedung DPRD Surabaya, Senin (3/3/2025) siang. Visi misi itu dirangkum dalam pidato berdurasi 30 menit.
Dengan setelah pakaian putih-putih, Eri kompak datang didampingi Wakil Wali Kota Surabaya Armuji. Dia mengajak dewan dan kepala dinas/badan di pemkot untuk berkolaborasi dengan menjunjung tinggi nilai gotong royong mengentaskan berbagai persoalan.
“Dengan gotong royong yang merupakan budaya arek, kami akan membangun Surabaya untuk lima tahun ke depan dan dengan kekuatan masyarakat,” ucap Eri.
Orang nomor satu di Pemkot Surabaya ini menyebut, daerah dengan populasi 3 juta jiwa tersebut diharapakan menjadi kota berkelas dunia. Kota yang mempunyai infrastruktur dengan standar internasional.
Selain itu, Eri menargetkan indeks pembangunan manusia terus meningkat, meski saat ini sudah tertinggi di Jawa Timur. Dan angka prevalensi balita stunting terus menurun, meski saat ini terendah di Tanah Air.
Soal infrastruktur, dia berkomitmen menuntaskan proyek di periode sebelumnya yang belum rampung. Di antaranya pelebaran Jalan Menganti Lidah Wetan, RSUD Surabaya Selatan dan Utara, serta Diversi Gunungsari.
Namun, tentunya pembangunan tidak bisa berjalan dengan baik tanpa adanya kerja sama yang terjalin erat antara unsur pemerintah, dewan, dan masyarakat. Semuanya harus berkesinambungan.
Setelah menjalani retret selama sepekan, dia menyampaikan arahan Presiden Prabowo kepada jajaran kepala daerah agar pemerintah terus hadir di tengah masyarakat.
Pemerintah dituntut bisa menciptakan inovasi. Khususnya agar bisa mendapatkan alternatif pembiayaan anggaran dari cara lain.
“Jangan hanya melihat dari satu sisi saja. Karena pengeluaran besar harus bisa diimbangi dengan inovasi untuk membahagiakan rakyat di kota masing-masing,” tuturnya.
Menurutnya, anggaran pas-pasan itu terjadi di Surabaya. Dengan APBD Rp10,9 triliun, pemkot kewalahan membangun infrastruktur untuk menunjang persoalan macet dan banjir.
“Surabaya harus menciptakan pertumbuhan ekonomi yang bagus. Oleh karenanya, pembiayaan alternatif itulah harus kolaboratif. Mengubah paradigma pembangunan tanpa batas administrasi,” tegasnya (Rifqi Mubarok)
Editor : Redaksi