Surabaya, Lingkaran.net Wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut dugaan korupsi Rp569 miliar di Bank Jatim Cabang Jakarta menemui jalan buntu. Tiga fraksi besar di DPRD Jatim—PKS, PDI Perjuangan, dan Golkar—memilih untuk tetap menangani kasus ini di Komisi C.
Sementara Fraksi PKB justru ngotot agar dibentuk Pansus. Apakah PKB benar-benar memperjuangkan transparansi, atau ada agenda politik lain di balik desakan mereka?
Hal ini mengingat dugaan korupsi Rp569 miliar di Bank Jatim Cabang Jakarta terus menjadi sorotan DPRD Jawa Timur.
Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim, Lilik Hendarwati, menegaskan bahwa saat ini Komisi C masih dalam proses klarifikasi dan telah menggelar hearing dengan Dirut dan jajaran direksi Bank Jatim.
"Sepanjang masih bisa diselesaikan di Komisi, lebih baik tetap di Komisi. Ini tugas kami dalam mengawasi BUMD, termasuk Bank Jatim. Kecuali jika Komisi C menyerah atau tidak mampu menyelesaikan, baru opsi Pansus bisa dipertimbangkan," tegas Lilik saat dikonfirmasi, Kamis (27/3/2025).
Lilik yang juga Anggota Komisi C ini menilai bahwa penyelesaian di tingkat komisi masih memungkinkan, asalkan semua pihak menjalankan tugasnya secara maksimal.
"Mestinya dintingkat komisi, kecuali kalau pimpinan dan anggota sudah give up (menyerah, red). Apa tugas komisi kalau ada kasus malah mundur gak mampu menyelesaikan," tegas politisi asal Dapil Surabaya ini.
Sebelumnya, Fraksi Golkar juga menyikapi hal yang sama, yakni cukup diselesaikan di tingkat komisi. Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Golkar, Pranaya Yudha Mahardhika.
Menurutnya, Komisi C telah melakukan pendalaman sejak Desember 2024, baik dengan direksi Bank Jatim pusat maupun cabang Jakarta. Jika Pansus dibentuk, proses investigasi harus dimulai dari awal lagi, yang justru memperlambat penyelesaian kasus.
"Tinggal sedikit tahapan lagi, InsyaAllah rekomendasi dari Komisi C akan segera keluar. Kalau kita bentuk Pansus, semuanya harus dimulai dari nol lagi, sementara masih banyak pekerjaan lain yang harus diselesaikan DPRD," ujar Pranaya.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan menekankan bahwa kasus ini harus ditangani dengan cermat agar tidak mengguncang kepercayaan publik terhadap Bank Jatim, mengingat statusnya sebagai perusahaan terbuka.
Fuad Benardi, anggota Komisi C dari Fraksi PDI Perjuangan, berpendapat bahwa penyelidikan harus tetap fokus pada pengawasan dan pertanggungjawaban direksi, tanpa perlu membentuk Pansus yang justru berpotensi memperkeruh keadaan.
"Kami ingin fokus pada pengawasan dan meminta pertanggungjawaban dari direksi tanpa harus membentuk Pansus. Yang penting adalah ada perbaikan sistem dan tindakan tegas terhadap pihak yang terlibat," kata Fuad.
Ia juga menegaskan bahwa jika pengawasan di Komisi C dilakukan secara serius, maka opsi Pansus tidak diperlukan.
Di sisi lain, Fraksi PKB menjadi satu-satunya pihak yang terus mendorong pembentukan Pansus. Menurut Nur Faizin, anggota Komisi C dari Fraksi PKB, langkah ini penting agar kasus ini bisa diusut tuntas hingga ke akar-akarnya.
"Kalau perlu, kita bentuk Pansus agar seluruh rantai permainan gelap ini terungkap. Fraksi PKB siap menginisiasi pembentukan Pansus Bank Jatim," tegasnya.
Namun, dengan sikap Fraksi PKS, Golkar, dan PDI Perjuangan yang menolak Pansus, peluang pembentukannya menjadi semakin kecil.
Komisi C saat ini sedang merampungkan tahap klarifikasi dan berencana memanggil direksi Bank Jatim serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meminta kejelasan lebih lanjut.
Jika dalam waktu dekat Komisi C tidak menghasilkan langkah konkret, maka desakan pembentukan Pansus bisa semakin menguat.
"Kami harus bertindak bijak. Jika pengusutan terlalu lama dan kepercayaan publik terhadap Bank Jatim terganggu, maka Pansus bisa menjadi opsi berikutnya," kata Fuad Benardi. Alkalifi Abiyu
Editor : Redaksi