Malang, Lingkaran.net Meski anggaran digelontorkan tiap tahun, dua indikator vital kinerja Pemprov Jatim tetap jeblok: ketimpangan melebar, dan infrastruktur amburadul. DPRD Jatim pun meradang—membongkar tumpukan masalah dari jalan berlubang hingga OPD yang tak sanggup berbuat banyak karena alasan klasik: minim anggaran.
Hal ini terungkap saat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jawa Timur menggelar rapat bersama seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jatim membahas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2024, di Bakorwil III Malang, Rabu (16/4) sore.
Rapat tersebut dipimpin Ketua Pansus LKPJ Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 Abdul Halim.
"Jadi kami (Pansus) memanggil Kepala OPD dan Direktur BUMD untuk mengetahui permasalahan apa yang membuat dari 11 indeks kinerja utama (IKU) hanya 2 yang tidak tercapai. Yakni indeks theil dan indeks gini ratio. Jadi kami ingin mengetahui bagaimana kinerja OPD Pemprov Jatim. Karena ini bukan kerja personal, ini kerja bersama-sama sehingga tahun 2025 targetnya bisa tercapai," kata Halim.
Politisi Partai Gerindra ini mengaku banyak menemukan hal yang membuat 2 IKU tersebut tidak tercapai. Salah satunya adalah infrastruktur.
"Jadi OPD yang bergerak pada bidang infrastruktur seperti Dinas PU Bina Marga, Dinas PU Cipta Karya dan Dinas PU SDA mengaku tahun kemarin karena keterbatasan anggaran," katanya.
[caption id="attachment_8720" align="aligncenter" width="300"]
Ketua Pansus LKPJ Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 Abdul Halim.[/caption]
"Contoh untuk Dinas PU Bina Marga tahun kemarin hanya bisa membuat call center untuk penambalan jalan berlubang saja. Karena anggaran tidak cukup untuk peningkatan jalan. Kita dalami kondisi jalan di Jatim 40 persen usianya sudah tua. Karena pembangunan jalan standarnya harus 10 tahun. Nah tahun 2025 ini ada juga persoalan efisiensi anggaran, maka pada internal Pansus kami akan melakukan kajian untuk membuat rumusan yang targetnya 16 Mei mendatang bisa menjadi pedoman untuk digunakan Pemprov Jatim agar 2 indeks yang sebelumnya tidak mencapai target bisa tercapai," Imbuhnya.
Dari pantauan di lokasi anggota Pansus, Satib sempat menanyakan kepada Dinas PU Bina Marga Jatim terkait berapa persentase anggaran pekerjaan yang swa kelola dengan yang dikerjakan pihak ketiga di era keterbatasan anggaran saat ini. Kemudian Satib juga menanyakan terkait berapa lama umur untuk jalan di Jawa Timur.
"Karena kita lihat kok masih banyak jalan yang rusak. Ini apakah karena faktor beban kendaraan yang overload atau pekerjaannya yang kurang baik. Kami ingin ke depan melihat kondisi kualitas jalan di Jatim brner-benak bagus, gak banyak yang jebol seperti sekarang," katanya.
Sementara itu Kepala Dinas PU Bina Marga Jawa Timur Edy Tambeng Widjaja mengatakan anggaran swa kelola dan dikerjakan pihak ketiga selalu berkaitan karena itu kaitannya dengan pemeliharaan rutin.Menurutnya kondisi jalan di Jatim banyak yang sudah melewati umur.
"Kondisi kemantapan jalan di Jatim sekitar 89 koma sekian persen. Jadi fokus kami hanya pemeliharaan agar tidak ada yang berlubang, kalau berlubang kita tambal. Karena anggaran tersebut hanya cukup untuk pemeliharaan," katanya. Alkalifi Abiyu
Editor : Redaksi