x lingkaran.net skyscraper
x lingkaran.net skyscraper

Fraksi Gerindra Soroti Realisasi Pendapatan Jatim 2024: Tembus Target Tapi Banyak PR!

Avatar Redaksi

Politik & Pemerintahan

Surabaya, Lingkaran.net Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur mengapresiasi capaian pendapatan daerah tahun anggaran 2024 yang melampaui target. Namun, mereka juga menyoroti sejumlah catatan penting yang tak boleh diabaikan.

Dalam rapat paripurna DPRD Jatim, Rabu (14/5), yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sri Wahyuni, Juru Bicara Fraksi Gerindra, Hermin, mengungkap bahwa realisasi pendapatan daerah mencapai 110,34 persen atau Rp35,48 triliun, melampaui target semula yang ditetapkan sebesar Rp32,16 triliun.

PAD (Pendapatan Asli Daerah) pun mencatat angka menggembirakan, yakni 111,2 persen, meningkat dibanding capaian tahun 2023 sebesar 102,9 persen. Namun, Hermin mengingatkan bahwa di balik angka-angka tersebut, ada hal yang perlu diwaspadai.

"Pertumbuhan PAD selama periode 2019 hingga 2024 stagnan di kisaran 4 hingga 5 persen. Ini menunjukkan bahwa meskipun angka naik, laju pertumbuhan belum menggembirakan," ujarnya.

Yang cukup menggelitik adalah pos Lain-lain PAD yang Sah, yang tercatat melampaui target hingga 123,1 persen.

Menurut Hermin, hal ini bisa jadi sinyal adanya underestimating dalam perencanaan anggaran atau munculnya pendapatan tak terduga dalam jumlah besar.

"Ini perlu kajian mendalam. Kita harus tahu sumber utamanya dari mana agar bisa merencanakan anggaran dengan lebih presisi ke depan," tambahnya.

Tak hanya itu, Fraksi Gerindra juga menyoroti tingginya angka SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) tahun 2024 yang mencapai Rp4,7 triliun. Bagi mereka, angka ini harus menjadi alarm bahwa masih ada masalah dalam penyerapan anggaran.

"Kalau ada surplus sebesar ini, kita harus bertanya: kenapa tidak digunakan untuk sektor yang langsung menyentuh rakyat? Kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar sangat butuh dorongan," tegas Hermin.

Lebih jauh, Fraksi Gerindra juga mempertanyakan sisa anggaran belanja sebesar Rp1,39 triliun yang tidak terealisasi. Terutama dalam pos belanja publik yang krusial bagi masyarakat.

"Apakah ini karena perencanaannya yang tidak presisi? Atau karena kapasitas SDM yang belum mumpuni? Ini perlu dijawab agar ke depan tidak terulang," pungkasnya. Alkalifi Abiyu

Artikel Terbaru
Selasa, 10 Mar 2026 20:10 WIB | Umum

BGN Klarifikasi Video Viral Menu MBG di Pamekasan, Sebut Paket Makanan Sebenarnya Lengkap

Lingkaran.net - Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan klarifikasi terkait video viral yang menampilkan menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di salah satu ...
Selasa, 10 Mar 2026 10:40 WIB | Umum

Siapa Fikri Thobari? Bupati Rejang Lebong yang Ditangkap KPK dalam OTT Bengkulu

Lingkaran.net - Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, ...
Selasa, 10 Mar 2026 10:02 WIB | Umum

KPK OTT Bupati Rejang Lebong Bengkulu, Amankan Uang Tunai dari Dugaan Suap

Lingkaran.net - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Provinsi Bengkulu dan mengamankan sejumlah pihak, termasuk ...