Surabaya, Lingkaran.net Bandara Internasional Dhoho di Kediri kini menghadapi masa kritis. Setelah diresmikan awal tahun 2025, bandara yang dibangun dengan investasi triliunan rupiah dari swasta itu kini justru tak memiliki jadwal penerbangan sama sekali hingga akhir Juli 2025.
Kondisi ini memantik perhatian serius dari DPRD Jawa Timur , khususnya Komisi D yang membidangi infrastruktur dan perhubungan.
Wakil Ketua Komisi D, Khusnul Arif, menegaskan bahwa Pemprov Jatim tidak bisa hanya menonton dari jauh. Ia mendesak pemerintah provinsi segera “cawe-cawe” alias turut campur tangan dalam menyelamatkan operasional Bandara Dhoho.
“Pemprov Jatim harus hadir, harus cawe-cawe. Tidak bisa hanya mengandalkan pusat atau operator. Bandara ini di Jatim, dan menyangkut wajah kita di hadapan publik,” tegas Khusnul kepada Lingkaran.net, Minggu (22/6/2025).
Menurutnya, bandara yang dibangun oleh PT Gudang Garam melalui anak perusahaannya, PT Surya Dhoho Investama (SDHI), dan kini dikelola bersama PT Angkasa Pura I, adalah bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).
Jika proyek ini gagal, maka kepercayaan masyarakat terhadap proyek strategis pemerintah pun bisa runtuh.
“Ini bukan soal bandara Kediri saja. Ini menyangkut kredibilitas proyek-proyek nasional. Kalau Dhoho gagal, pertanyaan publik soal PSN lain akan bermunculan,” ujarnya politikus NasDem ini.
Arif, sapaan akrabnya ini menilai lemahnya koordinasi antarwilayah dan minimnya campur tangan Pemprov Jatim menjadi salah satu penyebab utama sepinya aktivitas Bandara Dhoho.
“Harus ada peran aktif Pemprov sebagai jembatan antara Kediri dan 13 kabupaten/kota penyangga. Selama ini terlihat masih jalan masing-masing,” ungkapnya.
Selain itu, lanjut Khusnul, tidak adanya ekosistem pendukung seperti sektor wisata dan industri di sekitar bandara membuat minat masyarakat untuk menggunakan Bandara Dhoho rendah.
Apalagi, lanjut dia, harga tiket dari Dhoho tergolong mahal, dan jadwalnya terbatas hanya dua kali seminggu.
“Bayangkan, cuma ada satu maskapai, dua jadwal dalam seminggu, harga lebih mahal dari Juanda, dan akses ke Juanda malah makin mudah lewat tol baru. Siapa yang mau pakai Dhoho?” sindirnya.
Ia menekankan, Pemprov Jatim harus menjadi motor penggerak untuk membangun ekosistem ekonomi, industri, dan pariwisata di kawasan sekitar Bandara Dhoho, agar bandara tersebut benar-benar memberi dampak ekonomi seperti yang diharapkan.
“Kalau tidak segera diintervensi secara serius dan menyeluruh, bandara ini bisa-bisa hanya jadi bangunan megah yang sepi aktivitas. Multiplier effect-nya tidak terasa,” kata Arif.
Di akhir pernyataannya, Khusnul mengingatkan bahwa bandara ini bukan hanya soal transportasi, tapi soal kehadiran negara di daerah.
“Pemprov harus tunjukkan keberpihakan dan kepemimpinan. Jangan sampai bandara ini jadi monumen gagalnya kolaborasi antarlevel pemerintahan,” pungkasnya.
Sekadar diketahui, bandara yang terletak di wilayah bagian barat Kabupaten Kediri, tepatnya di Kecamatan Grogol itu mulai dibangun sejak tahun 2022.
Dikutip dari laman dephub.go.id, bandara tersebut diprakarsai dan dibangun oleh PT Gudang Garam melalui anak perusahaan PT Surya Dhoho Investama (SDHI) dengan skema proyek kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) Bandar Udara.
Bandara tersebut sekaligus sebagai bandara pertama di Indonesia yang dibangun sepenuhnya oleh swasta tanpa campur tangan anggaran pendapatan dan biaya negara (APBN).
Sedangkan pada lini pengelolaannya, PT SDHI menjalin kerja sama operasi (KSO) dengan Angkasa Pura 1 untuk operasional bandara tersebut.
Operasional pertama bandara ditandai dengan inaugural flight atau penerbangan perdana pada Jumat (5/4/2024). Penerbangan itu menggunakan pesawat jenis Airbus A320 yang berkapasitas 180 kursi.
Inaugural flight oleh maskapai Citilink tersebut diikuti penerbangan secara reguler dua kali dalam seminggu, yakni hari Selasa dan Sabtu. Rutenya Bandara Internasional Dhoho Kediri (DHX) ke Bandara Soekarno Hatta Jakarta (CGK), maupun sebaliknya. Alkalifi Abiyu
Editor : Setiadi