Jakarta, Lingkaran.net Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan secara sementara bahwa 16 pulau sengketa yang diklaim oleh Kabupaten Trenggalek dan Tulungagung masuk dalam cakupan wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Penetapan ini diumumkan oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (24/6/2025).
“Untuk sementara, masuk dalam cakupan wilayah administrasi Provinsi Jawa Timur. Jadi tidak masuk Trenggalek, tidak juga masuk Tulungagung,” ujar Tomsi Tohir.
Menurut Tomsi, penetapan ini bersifat sementara dan akan dievaluasi lebih lanjut dalam rapat lanjutan pada awal Juli 2025.
Rapat tersebut akan melibatkan berbagai pihak, termasuk Gubernur Jawa Timur, Ketua DPRD Jatim, kepala daerah Trenggalek dan Tulungagung, serta para pimpinan DPRD kedua kabupaten.
“Musyawarah mengenai penataan administrasi 16 pulau tersebut akan dilanjutkan pada awal bulan Juli,” tambahnya.
Awalnya 13 Pulau, Kini Jadi 16
Tomsi menjelaskan bahwa semula jumlah pulau yang disengketakan adalah 13, namun setelah dilakukan penelaahan bersama, jumlahnya bertambah menjadi 16 pulau karena terdapat kesamaan klaim dari dua daerah tersebut.
“Setelah kita telaah bersama, terdapat kesamaan klaim dari Tulungagung dan Trenggalek, jadi sekalian kita tata untuk 16 pulau tersebut,” jelasnya.
Meskipun seluruh pulau itu tidak berpenghuni, Kemendagri menilai perlu adanya kejelasan status administrasi sebagai dasar hukum dan tata kelola pemerintahan daerah.
“Pulau-pulau tersebut tidak berpenghuni, tapi sementara masuk cakupan administrasi provinsi sampai selesai musyawarah penetapan,” tegas Tomsi.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, menyatakan bahwa sengketa batas wilayah ini kini telah menjadi kewenangan penuh Kemendagri. Ia mengaku masih menunggu perkembangan informasi terbaru.
“Masih menunggu dari Kemendagri, ini masih dalam proses. Saya sendiri belum mendapatkan informasi terbaru,” ujar Adhy, Senin (23/6/2025), usai rapat paripurna DPRD Jatim.
Saat ditanya lebih lanjut mengenai komunikasi antara Pemprov Jatim dan kedua kabupaten yang bersengketa, Adhy menegaskan bahwa saat ini segala proses komunikasi ditangani langsung oleh Kemendagri.
“Sudah, Kemendagri yang ini (melakukan komunikasi, red). Nanti kita tunggu saja,” ucapnya singkat. (*)
Editor : Setiadi
