Surabaya, Lingkaran.net Sebanyak 120 calon siswa gagal diterima di SMAN 1 Giri Banyuwangi akibat kesalahan teknis pada sistem pemenuhan kuota Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025.
Menanggapi hal ini, Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur turun tangan dan menawarkan tiga solusi alternatif agar para siswa tetap bisa melanjutkan pendidikan.
Kepala Dindik Jatim, Aries Agung Paewai, menyampaikan bahwa pihaknya telah menurunkan tim teknis ke Banyuwangi dan melakukan koordinasi langsung dengan tim SPMB provinsi.
“Semalam kami sudah turunkan tim untuk menyelesaikan persoalan ini. Karena memang terkendala pada sistem yang trobel dan tentu ini merugikan anak-anak kita,” ujar Aries, Kamis (3/7/2025).
Untuk menjamin hak pendidikan siswa, Dindik Jatim memberikan tiga alternatif solusi. Pertama, melanjutkan ke SMA Negeri Lain. Dimana, siswa dapat memilih sekolah negeri lain yang masih memiliki sisa kuota penerimaan siswa baru.
Kedua, lanjut Aries, mendaftar di Sekolah Swasta Mitra Pemprov Jatim. Siswa bisa mendaftar ke sekolah swasta yang menjadi mitra Pemprov Jatim, dengan pilihan beasiswa penuh atau biaya pendidikan terjangkau.
"Ketiga, menggunakan PIN untuk Mendaftar di Tahap IV SPMB Jalur Prestasi SMK
Siswa diperbolehkan menggunakan kembali PIN pendaftaran untuk mengikuti SPMB Tahap IV melalui jalur Nilai Prestasi Akademik di SMK," bebernya.
“Yang penting, tidak ada siswa yang kehilangan kesempatan sekolah. Semua opsi kami buka demi masa depan mereka,” tegas Aries.
Insiden ini bermula saat para siswa datang ke SMAN 1 Giri Banyuwangi untuk daftar ulang pada Selasa (1/7/2025). Namun, nama mereka tidak tercantum dalam sistem rekap penerimaan.
Rupanya, siswa membawa bukti penerimaan jalur domisili, bukan dari jalur pemenuhan kuota, sehingga dianggap tidak lolos verifikasi oleh sistem sekolah. Akibatnya, pihak sekolah menolak proses daftar ulang dan meminta siswa pulang.
Aries menegaskan bahwa Dindik Jatim akan memastikan seluruh siswa yang terdampak tetap mendapatkan bangku sekolah.
“Kami sangat serius menyikapi hal ini. Ini soal masa depan anak-anak, dan kami tidak ingin ada yang dirugikan akibat kesalahan sistem,” pungkasnya. (*)
Editor : Setiadi