Lingkaran.net - Suhu politik di Kabupaten Sidoarjo makin memanas setelah tujuh partai politik secara resmi membentuk Koalisi Sidoarjo Maju, menyusul penolakan terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD 2024 oleh Bupati Sidoarjo.
Koalisi ini terbentuk hanya beberapa jam setelah sidang paripurna DPRD yang menyoroti kinerja anggaran daerah, Rabu sore (16/7/2025).
Koalisi ini terdiri dari Partai Gerindra, Golkar, PAN, NasDem, PKS, PPP, dan PDIP, yang bergabung dalam satu barisan kritik terhadap pemerintah daerah.
Pengumuman pembentukan koalisi dilakukan dalam konferensi pers bersama di Kantor DPD Golkar Sidoarjo.
“Koalisi ini lahir dari komunikasi lintas partai yang sudah terbangun lama. Titik temunya adalah keprihatinan bersama terhadap LPJ 2024 yang dinilai tidak mencerminkan kepentingan rakyat,” ujar Ketua DPD Golkar Sidoarjo, Adam Rusdy.
Banjir, Jalan Rusak, dan Janji Lapangan Kerja
Koalisi Sidoarjo Maju melontarkan berbagai catatan kritis terhadap pelaksanaan APBD 2024. Salah satu isu utama adalah program penanggulangan banjir yang belum efektif.
Wilayah seperti Waru, Taman, Tanggulangin, Sedati, dan Porong masih rutin terdampak genangan air saat musim hujan.
“Masalah banjir ini tak kunjung tuntas. Programnya selalu digembar-gemborkan tapi tak pernah nyata di lapangan,” kata Adam.
Koalisi juga mengkritik program penciptaan 100.000 lapangan kerja yang dinilai tidak memiliki indikator kinerja jelas.
Tak ada data yang menunjukkan realisasi program tersebut, baik dari sektor investasi, padat karya, pelatihan, maupun UMKM.
“Tanpa indikator konkret, program ini hanya menjadi jargon politik semata,” lanjut Adam.
Pungli Masih Ada, Sekolah Rusak Terbengkalai
Di sektor pendidikan, Koalisi menyoroti praktik pungutan di sekolah negeri seperti SD dan SMP yang dibungkus dalam nama "kesepakatan komite".
Infrastruktur sekolah juga disebut dalam kondisi memprihatinkan: kekurangan ruang kelas, bangunan rusak, hingga minimnya sarana belajar.
“Anggaran pendidikan sebagian besar habis untuk belanja rutin. Sementara infrastruktur terabaikan,” tegasnya.
Temuan BPK dan Jalan Rusak Jadi Bukti Lemahnya Pengawasan
Koalisi juga merujuk temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang mencatat adanya kesalahan penganggaran di 27 OPD, baik dalam belanja barang, jasa, hingga belanja modal.
“Ini bukan cuma soal teknis, tapi mencerminkan lemahnya tata kelola dan pengawasan internal,” tambah Adam.
Sementara itu, data Dinas PU Bina Marga mencatat lebih dari 445 titik jalan rusak hingga pertengahan 2025. Meski anggaran perbaikan jalan digelontorkan tiap tahun, hasilnya dianggap tidak sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan.
PDIP Berubah Sikap, Mengaku Dapat Arahan Langsung dari Pusat
Sikap PDIP sempat menjadi perhatian publik. Dalam sidang paripurna, fraksi PDIP awalnya menerima LPJ dengan catatan, namun sikap itu berubah setelah mendapat arahan dari DPP.
“Saat paripurna masih berlangsung, kami ditelepon dari pusat dan disarankan untuk menolak LPJ,” ungkap Tarkit Erdianto, juru bicara Fraksi PDIP yang hadir dalam konferensi pers koalisi.
Ia menyebut perubahan sikap tersebut sebagai bagian dari disiplin partai, dan menyebutnya sebagai “perintah dari langit” yang harus dijalankan oleh kader.
“Sebagai kader yang tegak lurus, kami jalankan,” ucap Tarkit.
Koalisi Siap Kawal Reformasi Anggaran dan Pembangunan Pro Rakyat
Dengan terbentuknya Koalisi Sidoarjo Maju, peta politik di Sidoarjo mulai terbuka lebar menjelang Pilkada 2024.
Koalisi ini tak hanya menyatakan penolakan terhadap LPJ, tetapi juga menyatakan tekad mengawal reformasi tata kelola anggaran dan program pembangunan yang lebih berpihak kepada masyarakat.
“Ini bukan soal oposisi. Ini soal keberpihakan terhadap kebutuhan rakyat Sidoarjo,” pungkas Adam.
Editor : Setiadi