Lingkaran.net - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di seluruh Indonesia untuk aktif mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mengurus sertifikasi halal.
Menurut Menteri Tito, sertifikasi halal bukan persoalan keagamaan semata, melainkan strategi penting dalam menghadapi persaingan ekonomi global.
Baca juga: Komisi A DPRD Jatim Sebut Sengketa 16 Pulau Tunggu Hasil dari Kemendagri
“Ini masalah halal, sertifikat halal, jaminan produk halal ini bukan berarti kita akan berorientasi kepada agama tertentu, atau mungkin, mohon maaf, bahasanya mungkin ada yang mengatakan mungkin ini Islamisasi, bukan. Tapi ini sudah pertarungan dagang, pertarungan global, ekonomi,” kata Tito melalui keterangan resmi, pada Rakor Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Kemendagri seperti dikutip dari laman resmi Kominfo, Infopublik.id, Selasa (12/8)
Ia menyatakan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah umat Muslim terbesar di dunia, di samping Pakistan dan negara lainnya. Namun, produsen utama produk halal justru berasal dari negara-negara yang mayoritas penduduknya bukan Muslim.
“Negara Brasil itu nomor satu, eksportir makanan halal. Kemudian India, Amerika, Rusia, itu adalah salah satu negara-negara yang produsen halal yang besar-besar,” jelasnya.
Indonesia jadi pasar potensial
Baca juga: Kemendagri Tetapkan 16 Pulau Sengketa Trenggalek-Tulungagung di Bawah Administrasi Pemprov Jatim
Selain itu, tren konsumsi produk halal meningkat pesat, khususnya di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar.
Indonesia, yang memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, menjadi pasar yang sangat potensial. Namun, ironisnya, produsen halal terbesar dunia justru berasal dari negara lain.
“Jadi sudah menjadi persaingan global. Oleh karena itulah kita mendorong dalam negeri Indonesia, kita mengkonsumsi produk halal dalam negeri, produk sendiri,” katanya.
Baca juga: Belum 100 Hari Menjabat, Gus Fawait Sabet Penghargaan Nasional di Bidang Pendidikan
Menurut Tito, kondisi tersebut menjadi tantangan bagi Indonesia agar mampu memperkuat produksi halal dalam negeri. Salah satunya melalui percepatan sertifikasi halal bagi UMKM yang difasilitasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH).
“Ini perlu melibatkan seluruh Pemda-Pemda mendorong supaya kita menikmati produksi (halal) dalam negeri sendiri, konsumen masyarakat kita. Jangan diserbu dari luar,” tegasnya.
Editor : Hadi Santoso