15 Tuntutan Panas Cipayung Plus Jatim ke DPRD: Dari Rokok Ilegal hingga Sri Mulyani

Lingkaran.net - Kelompok Cipayung Plus Jawa Timur menggelar audiensi dengan pimpinan DPRD Jatim, Senin (8/9/2025).

Dalam pertemuan itu, mereka menyampaikan 15 tuntutan strategis terkait persoalan daerah maupun isu nasional yang dinilai mendesak untuk segera ditindaklanjuti. 

Baca juga: DPRD Jatim Dukung Langkah Menkeu Hapus Tunggakan BPJS Rp20 Triliun

Rombongan mahasiswa lintas organisasi itu terdiri dari Ketua DPD GMNI Jatim Hendra Prayogi, Ketua PKC PMII Jatim M Ivan Akiedozawa, Ketua PW KAMMI Jatim Edo Agasiswanto, Ketua DPD IMM Jatim Devi Kurniawan, Ketua Badko HMI Jatim Yusuf Firdaus, Ketua PD KMHDI Jatim Tri Budi Waluyo, Komda III PMKRI Olympes Kurniawan, Korwil V GMKI Jatim Blaise Clements D Pattiselanno, Ketua SEMMI Jatim Noble E Amrullah, hingga PW PERSIS Jatim Robby Basyir. 

Sementara dari DPRD Jatim hadir Ketua DPRD Musyafak Rauf bersama para wakil ketua, Deni Wicaksono, Hidayat, Blegur Prijanggono, dan Sri Wahyuni. Hadir pula Ketua Komisi A Dedi Irwansah, anggota Komisi C Pranaya Yudha Mahardika, serta beberapa anggota dewan lainnya. 

Isu Strategis Daerah dan Nasional 

Ketua GMNI Jatim Hendra Prayogi menegaskan, tuntutan Cipayung Plus Jatim sengaja berbeda dengan yang disampaikan ke DPR RI maupun Istana Negara.  

Beberapa isu nasional tetap diadopsi, seperti desakan evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), penindakan tambang ilegal, penguatan ketahanan pangan, serta dukungan terhadap RUU Perampasan Aset. 

Sementara isu kedaerahan mencakup peredaran rokok ilegal, perbaikan kinerja BUMD Jatim, penolakan reklamasi SWL, serta persoalan pungli di dunia pendidikan. 

“Kami juga mendukung tagline Jogo Jawa Timur. Aspirasi boleh disampaikan, tapi kondusivitas dan keamanan harus tetap dijaga,” tegas Hendra. 

Baca juga: Fraksi PKB DPRD Jatim Tegas Tolak Pencabutan Total Perda Pupuk Organik

Respon DPRD Jatim 

Wakil Ketua DPRD Jatim Hidayat mengapresiasi aspirasi mahasiswa tersebut.

“Setiap rupiah APBD harus bisa dipertanggungjawabkan. Usulan beasiswa aktivis itu bagus, tapi perlu dikaji matang agar tidak melanggar aturan,” ujarnya. 

Pranaya Yudha Mahardika dari Komisi C menambahkan, revisi Perda BUMD sedang dibahas untuk memperkuat kinerja melalui regulasi dan audit forensik independen.

Baca juga: Fraksi PKS DPRD Jatim Dorong Kajian Ulang Soal Bandara Abdulrachman Saleh Malang

Ia juga menyoroti solusi rokok ilegal dengan usulan pembukaan cukai SKM 3 untuk industri kecil rokok. 

Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Jatim Blegur Prijanggono. Menurutnya, legalisasi industri rokok skala UMKM melalui cukai khusus bisa menyerap tenaga kerja besar tanpa harus menggunakan mesin canggih.  

Ia juga mendorong mahasiswa memikirkan arah demokrasi dan politik yang relevan dengan tantangan zaman. 

15 Tuntutan Cipayung Plus Jatim

1. Tutup pungli di sekolah negeri & bentuk Posko Aduan Anti Pungli berbasis masyarakat-mahasiswa.
2. Libatkan pemuda dalam program ketahanan pangan & riset teknologi pertanian.
3. Perkuat pengawasan MBG dengan relawan mahasiswa di lapangan.
4. Tindak tegas tambang ilegal & dorong regulasi pemantauan lingkungan berbasis pemuda.
5. Panggil BPJS Kesehatan & Dinkes Jatim untuk transparansi kebijakan tarif.
6. Usulkan skema pembiayaan jaminan sosial alternatif tanpa membebani peserta.
7. Dukung percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset.
8. Libatkan pemuda dalam pengelolaan Koperasi Merah Putih.
9. Hapus Koperasi Merah Putih yang bergerak di simpan pinjam.
10. Tegas menolak reklamasi SWL.
11. Realisasikan beasiswa khusus aktivis.
12. Sampaikan aspirasi pencopotan Menkeu Sri Mulyani.
13. DPRD Jatim diminta jaga ucapan & kondusivitas Jawa Timur.
14. Cari solusi agar rokok non cukai bisa menjadi bercukai.
15. Audit forensik independen seluruh BUMD & publikasi laporan keuangan.

Editor : Setiadi