Lingkaran.net - Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jawa Timur menyoroti serius kinerja PT Air Bersih Jatim yang terus mencatatkan kerugian dari tahun ke tahun.
Pansus menilai akar persoalan bukan semata soal manajemen, melainkan bersumber dari skema perjanjian kerja sama (PKS) awal yang dinilai tidak sehat dan merugikan perusahaan daerah.
Baca juga: Periode Kedua Khofifah, DPRD Jatim Desak BKD Segera Isi Tujuh Jabatan Eselon II
Anggota Pansus BUMD DPRD Jatim, Lilik Hendarwati, mengungkapkan bahwa PT Air Bersih menjadi salah satu BUMD yang mendapat perhatian khusus karena bergerak di sektor pelayanan dasar, namun justru terjebak dalam kondisi keuangan yang tidak berkelanjutan.
“Hari ini kami memanggil PT Air Bersih. Dari hasil pendalaman Pansus, terlihat jelas bahwa perusahaan ini mengalami kerugian yang cukup signifikan dan bersifat struktural,” ujar Lilik saat dikonfirmasi usai mengikuti rapat Pansus di Bakorwil III Malang, Selasa (3/2/2026).
Harga Beli Lebih Mahal dari Harga Jual
Lilik yang juga Ketua Fraksi PKS ini membeberkan, salah satu sumber kerugian utama berasal dari kerja sama PT Air Bersih dengan PT Meta sebagai penyedia air curah.
Dalam skema tersebut, PT Air Bersih membeli air dengan harga sekitar Rp3.400 per meter kubik, namun menjualnya ke PDAM kabupaten/kota hanya sekitar Rp2.700 per meter kubik.
“Dari hulu sudah rugi. Harga beli lebih mahal dibanding harga jual. Dengan skema seperti ini, mustahil perusahaan bisa sehat secara bisnis,” tegasnya.
Tak hanya itu, dalam PKS juga diatur kewajiban daerah untuk menyerap volume air tertentu. Namun realitas di lapangan menunjukkan tidak semua daerah mampu memenuhi target serapan tersebut.
Piutang Membengkak di Gresik
Salah satu contoh konkret adalah PDAM Gresik. Berdasarkan perjanjian, daerah tersebut mendapat jatah pasokan air cukup besar. Namun pertumbuhan sambungan rumah tangga tidak sebanding dengan volume air yang dialirkan.
“Air sudah disalurkan sesuai kontrak, tapi tidak seluruhnya terserap. Akibatnya muncul piutang yang menumpuk karena tidak bisa tertagih,” jelas Lilik.
Baca juga: Pansus DPRD Jatim Wacanakan Biro Khusus BUMD hingga Audit Independen, Ini Alasannya
Kondisi ini membuat tekanan keuangan PT Air Bersih kian berat, sementara beban operasional terus berjalan.
Penyertaan Modal Diduga Dipakai Tutup Lubang
Pada 2023, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengucurkan penyertaan modal sekitar Rp233 miliar kepada PT Air Bersih. Dana tersebut semula ditujukan untuk pengembangan SPAM unggulan dan perbaikan kinerja perusahaan.
Namun hasil penelusuran Pansus menemukan indikasi bahwa sebagian dana tersebut digunakan untuk menutup piutang. Bahkan, masih terdapat sekitar Rp40 miliar dana sisa yang belum terserap secara optimal.
“Yang menjadi catatan serius, ada indikasi dana sisa tersebut justru digunakan untuk membayar dividen, bukan murni berasal dari keuntungan usaha. Ini jelas tidak sehat,” kata Lilik.
Pelayanan Publik Bukan Alasan Terus Merugi
Baca juga: Pernikahan Dini Jawa Timur 2025 Tembus 7.590 Kasus, Anak Perempuan Paling Rentan
Meski mengemban fungsi pelayanan publik, Lilik menegaskan PT Air Bersih tetap harus dikelola dengan prinsip bisnis yang rasional dan berkelanjutan.
“Ini BUMD pelayanan, tapi bukan berarti boleh terus rugi. Skema harga dan perjanjian kerja sama harus dievaluasi total agar pelayanan jalan, keuangan juga sehat,” ujarnya.
Pansus BUMD DPRD Jatim memastikan akan terus menelusuri persoalan di masing-masing BUMD untuk menemukan solusi konkret. Langkah ini sejalan dengan target DPRD agar BUMD mampu meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
DPRD Jatim berharap kinerja BUMD ke depan dapat membantu menutup potensi kehilangan pendapatan daerah hingga Rp7 triliun, dampak dari perubahan kebijakan pajak kendaraan bermotor dan skema transfer ke daerah.
“Kami ingin semua masalah dibuka secara transparan. Targetnya jelas, BUMD harus lebih sehat dan mampu memberi dividen lebih besar bagi Jawa Timur,” pungkas Lilik.
Editor : Setiadi