Lingkaran.net - Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Freddy Poernomo, menyoroti pola pembentukan panitia seleksi (pansel) dalam uji kompetensi jabatan eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Ia menilai komposisi pansel selama ini cenderung monoton dan belum memberi ruang yang adil bagi akademisi lain yang memiliki kapasitas dan kompetensi mumpuni.
Menurut Freddy, persoalan pansel bukan sekadar teknis administratif, melainkan menyangkut kualitas pengisian jabatan karier di tubuh birokrasi Pemprov Jatim. Karena itu, proses seleksi harus benar-benar dijalankan secara objektif, transparan, dan melibatkan sumber daya terbaik.
“Yang paling saya tidak suka itu masalah uji kompetensi. Panselnya jangan itu-itu terus, seolah-olah tidak ada profesor lain,” ujar Freddy saat ditemui di DPRD Jatim, Kamis (29/1/2026).
Ia menegaskan, Jawa Timur memiliki banyak perguruan tinggi besar dengan reputasi akademik kuat yang semestinya diberi kesempatan berkontribusi dalam pansel seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama. Keterlibatan akademisi yang beragam dinilai penting untuk memperkaya perspektif dan menjaga independensi proses seleksi.
“Perguruan tinggi di Jawa Timur ini bukan hanya itu saja. Misalkan ada Universitas Airlangga, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Brawijaya, sampai Universitas Jember. Itu harus diberi kesempatan semua,” katanya.
Freddy menilai, rotasi keterlibatan akademisi dalam pansel sudah saatnya dilakukan agar tidak menimbulkan kesan eksklusivitas atau dominasi kelompok tertentu.
“Mereka-mereka ini menurut saya kan sudah waktunya gantian lah. Intinya itu saja,” tambahnya.
Selain mengkritik komposisi pansel, Freddy juga menyoroti masih banyaknya jabatan eselon II di lingkungan Pemprov Jatim yang diisi oleh pelaksana tugas (Plt). Kondisi ini dinilai mencerminkan lemahnya perencanaan karier aparatur sipil negara.
“Eselon itu jabatan karier. Nah seharusnya sudah diantisipasi sebelum mereka pensiun, bukan menunggu pensiun baru Plt,” tegas Freddy.
Ia berharap Pemprov Jatim ke depan lebih serius dalam menyiapkan regenerasi pejabat eselon II, sehingga pengisian jabatan strategis tidak lagi bersifat sementara dan mampu mendukung kinerja pemerintahan secara optimal.
Editor : Setiadi