Lingkaran.net - Penghapusan alokasi Program Kredit Sejahtera (Prokesra) dalam APBD Jawa Timur 2026 mendapat perhatian DPRD Jawa Timur.
Anggota Komisi C DPRD Jatim, Fuad Benardi, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur segera menyiapkan skema pembiayaan pengganti agar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tetap memiliki akses terhadap kredit berbunga rendah.
Baca juga: Trans Jatim Terus Diperluas, Puguh DPRD Jatim Tagih Janji Angkot Jadi Feeder
Menurut Fuad, keberadaan program pembiayaan murah selama ini telah menjadi salah satu penopang perkembangan UMKM di Jawa Timur. Karena itu, berakhirnya Prokesra tidak boleh membuat pelaku usaha kehilangan kemudahan memperoleh modal.
"Ke depan kita harus lebih teliti dalam melakukan perencanaan agar program-program unggulan Pemprov tetap bisa dirasakan masyarakat. Pelaku UMKM di Jawa Timur sangat terbantu dengan adanya akses permodalan berbunga murah," ujar Fuad, Senin (6/7/2026).
Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menilai tidak dialokasikannya Prokesra dalam APBD 2026 harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah.
Menurutnya, program yang telah terbukti memberikan manfaat luas bagi masyarakat seharusnya tetap memiliki keberlanjutan, meskipun dalam bentuk atau skema yang berbeda.
Baca juga: Pemprov Jatim Rem Usulan Reses DPRD 6 Kali Setahun, Minta Dasar Hukum Jelas
Selama ini, Prokesra menjadi salah satu program andalan Pemprov Jawa Timur dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM melalui subsidi bunga kredit. Skema tersebut dinilai mampu membantu pelaku usaha memperoleh modal dengan biaya yang lebih ringan sehingga dapat mengembangkan usahanya.
Karena itu, Fuad mendorong Pemprov Jatim segera memastikan hadirnya program pengganti yang memiliki manfaat serupa sehingga pelaku UMKM tidak mengalami kesulitan memperoleh pembiayaan.
"DPRD berharap tetap ada skema pembiayaan yang memudahkan pelaku UMKM mendapatkan akses kredit. Yang terpenting proses pengajuannya sederhana, tidak berbelit-belit, namun tetap sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku," kata putra sulung mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini ini.
Baca juga: Emil Dardak Tegaskan SiLPA APBD Jatim 2025 Bukan karena Anggaran Tak Terserap, Ini Penjelasannya
Menurut Fuad, kemudahan akses modal merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga daya saing UMKM, terutama di tengah tantangan ekonomi yang masih dinamis.
Dukungan pembiayaan yang terjangkau diyakini akan membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, sekaligus membuka lapangan kerja baru.
Ia berharap Pemprov Jawa Timur dapat segera menghadirkan solusi agar semangat pemberdayaan UMKM tetap terjaga. Dengan keberlanjutan program pembiayaan berbunga murah, sektor UMKM diharapkan terus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Editor : Setiadi