Lingkaran.net - Tragedi kebakaran KMP Mutiara Sentosa II di perairan utara Kabupaten Sumenep menjadi peringatan keras bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk membenahi sistem keselamatan transportasi laut.
Selain mengusut penyebab kebakaran, evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pelayaran dinilai tidak bisa lagi ditunda.
Baca juga: Fraksi PDIP DPRD Jatim Desak Trauma Healing untuk Penyintas KMP Mutiara Sentosa II
Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Atika Banowati, menegaskan insiden tersebut harus menjadi momentum memperkuat sistem pengawasan, mulai dari akurasi data manifest penumpang, kelayakan alat keselamatan, hingga perlindungan hak-hak korban.
Menurut politikus Golkar ini, salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah pentingnya data manifest penumpang yang akurat. Kedepan, data manifest menjadi penting mulai sebelum masuk kapal hingga kapal tersebut tiba dan bersandar.
"Pertama-tama saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas musibah kebakaran KMP Mutiara Sentosa II di perairan utara Sumenep. Manifest penumpang adalah dokumen yang sangat vital dalam setiap pelayaran. Ketika terjadi keadaan darurat, data tersebut menjadi dasar utama proses evakuasi dan pencarian korban. Karena itu kami mendorong agar seluruh operator kapal menggunakan sistem manifest berbasis digital yang terintegrasi dengan verifikasi identitas sebelum keberangkatan sehingga data penumpang benar-benar valid," ujar Atika, Selasa (4/8/2026).
Atika yang juga Ketua Pengajian Al Hidayah Jatim ini menilai digitalisasi manifest tidak hanya meningkatkan akurasi data, tetapi juga mempercepat proses identifikasi korban apabila terjadi keadaan darurat.
Selain persoalan manifest, Atika meminta pemerintah bersama Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap standar keselamatan seluruh kapal penumpang yang beroperasi di Jawa Timur.
"Pemeriksaan rutin terhadap jaket pelampung, sekoci, alarm kebakaran, sistem pemadam api, hingga kesiapan kru menghadapi kondisi darurat harus menjadi prosedur yang diawasi secara ketat. Jangan sampai inspeksi hanya dilakukan ketika terjadi musibah," tegasnya.
Ia juga mendukung langkah pemerintah pusat yang akan menginvestigasi penyebab kebakaran KMP Mutiara Sentosa II. Menurutnya, hasil investigasi harus dibuka secara transparan agar menjadi bahan evaluasi bagi seluruh operator kapal.
Baca juga: Komisi A DPRD Jatim Sisir Aset Pemprov di Jombang, Soroti PTSL hingga Tanah yang Dikuasai Perorangan
"Kalau ditemukan adanya kelalaian atau pelanggaran terhadap standar keselamatan, tentu harus ada tindakan tegas. Keselamatan penumpang tidak boleh dikompromikan," katanya.
Di sisi lain, Atika mengingatkan agar perhatian pemerintah tidak hanya terfokus pada proses investigasi, tetapi juga memastikan seluruh korban memperoleh hak-haknya secara penuh.
"Korban harus mendapatkan santunan, biaya pengobatan, perlindungan asuransi, hingga pendampingan administrasi. Jangan sampai keluarga korban justru dipersulit ketika mengurus klaim. Negara harus hadir memberikan kepastian dan perlindungan kepada masyarakat," ujarnya.
Atika menambahkan, DPRD Jawa Timur akan terus mengawal proses penanganan pascainsiden, termasuk memastikan seluruh rekomendasi hasil investigasi benar-benar dijalankan untuk mencegah tragedi serupa terulang.
Baca juga: Banggar DPRD Jatim Desak Pemprov Cairkan Rp247 Miliar Tunjangan Guru SMA/SMK
Sementara itu, operasi pencarian korban masih terus dilakukan. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii menyampaikan jumlah korban yang berhasil dievakuasi bertambah menjadi 238 orang.
"Kalau kemarin kita sampaikan 233, total update sekarang 238 korban," kata Syafii di Posko Terpadu Terminal Gapura Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.
Bagi Atika, tragedi KMP Mutiara Sentosa II harus menjadi momentum memperkuat budaya keselamatan pelayaran di Indonesia.
Menurutnya, sistem yang baik tidak hanya mampu menyelamatkan korban ketika musibah terjadi, tetapi juga mampu mencegah kecelakaan sejak awal melalui pengawasan yang ketat, data yang akurat, dan kepatuhan penuh terhadap standar keselamatan.
Editor : Setiadi