Lingkaran.net - Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengakui Pemprov Jatim masih memiliki pekerjaan rumah untuk menekan besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
Salah satu langkah yang akan diperkuat adalah meningkatkan efektivitas perencanaan anggaran.
Baca juga: Fraksi PKS DPRD Jatim Desak Pemprov Segera Bayarkan TPG Guru Rp274,57 Miliar
Pernyataan Emil ini merespons sorotan fraksi-fraksi DPRD Jatim terkait besarnya SiLPA hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mencapai Rp3,38 triliun.
Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan proyeksi awal SiLPA yang hanya sekitar Rp925,91 miliar.
Emil mengatakan, pemerintah daerah harus mencari titik keseimbangan dalam menyusun anggaran.
Menurutnya, perencanaan anggaran tidak boleh terlalu longgar hingga menghasilkan sisa anggaran besar, tetapi juga tidak boleh terlalu minim karena dapat menyulitkan ketika terjadi kebutuhan mendesak.
"Kami memang bekerja untuk meminimalisir SiLPA. Caranya memang meningkatkan efektivitas perencanaan kita," kata Emil saat ditemui usai menghadiri rapat Paripurna DPRD Jatim, Selasa (18/8/2026).
Namun, ia menegaskan upaya menekan SiLPA tidak bisa dilakukan dengan sekadar menghabiskan anggaran. Pemprov Jatim tetap harus menyediakan ruang fiskal untuk menghadapi kebutuhan kontingensi atau kondisi yang tidak terduga.
"Cuma, kita harus menyeimbangkan antara kontingensi. Jadi jangan sampai kurang, kalau sudah kurang memenuhinya sulit. Tetapi kalau sparenya terlalu besar akan terjadi sisa," ujarnya.
Baca juga: Muncul Penantang, Emil Dardak Beri Sinyal Pertahankan Kursi Ketua Demokrat Jatim
Karena itu, Emil menyebut keseimbangan antara kehati-hatian dalam menyediakan anggaran dengan efektivitas penggunaan APBD menjadi pekerjaan yang terus dilakukan Pemprov Jatim.
"Menyeimbangkan antara kedua-duanya adalah ikhtiar berkelanjutan yang dilakukan Pemprov Jatim," tegasnya.
Besarnya SiLPA tersebut sebelumnya menjadi sorotan dalam pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Jatim terhadap Nota Keuangan Gubernur atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026.
Fraksi-fraksi menilai selisih yang cukup besar antara proyeksi awal dan hasil audit BPK perlu menjadi bahan evaluasi serius dalam tata kelola perencanaan dan pelaksanaan APBD.
Baca juga: 81 Tahun Merdeka, Budiono Gerindra Minta Jatim Tak Jadi Penonton Program Prioritas Prabowo
Dengan SiLPA hasil audit mencapai Rp3,38 triliun atau sekitar 3,6 kali lipat dari proyeksi awal Rp925,91 miliar, Pemprov Jatim dituntut memastikan perencanaan anggaran ke depan semakin presisi.
Bagi DPRD Jatim, persoalan SiLPA bukan semata soal besarnya uang yang tersisa, tetapi juga menyangkut efektivitas APBD dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
Sebab, anggaran yang tidak terserap optimal berpotensi menunjukkan adanya program yang belum berjalan sesuai target atau perencanaan yang belum sepenuhnya matang.
Pemprov Jatim kini dituntut memperbaiki kualitas perencanaan agar APBD mampu terserap secara optimal, namun tetap menyisakan ruang fiskal yang cukup untuk menghadapi kebutuhan tidak terduga.
Editor : Setiadi