Lingkaran.net - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta temuan lahan bekas kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang langsung berubah menjadi perkebunan kelapa sawit segera diselidiki dan ditindak.
Puan menegaskan, praktik pembakaran lahan yang diduga berkaitan dengan alih fungsi menjadi perkebunan sawit tidak boleh dibiarkan. Pemerintah diminta mengusut pihak yang berada di balik aktivitas tersebut.
Baca juga: Diiming-imingi Gaji Besar, 8 WNI Diduga Dijebak Jadi Tentara Rusia
“Terkait (bekas lahan) Karhutla kemudian sudah berubah alih fungsi, nanti kami akan meminta pihak yang terkait untuk menyelidiki hal itu,” kata Puan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2026).
Sorotan ini mencuat setelah informasi mengenai lahan bekas Karhutla yang langsung ditanami bibit sawit ramai diperbincangkan di media sosial.
Salah satunya terjadi di Kampung Gunung Sari, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.
Polisi bahkan turun tangan melakukan penyelidikan setelah beredar video yang memperlihatkan area bekas terbakar telah ditanami bibit kelapa sawit.
Puan menegaskan, jika pembakaran lahan dilakukan untuk kepentingan alih fungsi menjadi perkebunan, maka harus ada tindakan tegas terhadap pelakunya.
“Itu seharusnya tidak boleh terjadi dan harus segera ditindak,” tegas perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR RI tersebut.
Puan Dorong Ada Satu Komando Tangani Karhutla
Puan juga menyoroti pentingnya koordinasi terpadu dalam menangani bencana, termasuk Karhutla.
Menurutnya, pemerintah perlu menetapkan satu leading sector yang memiliki tanggung jawab teknis dan mampu mengoordinasikan penanganan secara cepat.
“Dengan situasi seperti ini, saya mengharapkan bisa dilakukan lagi hal seperti itu, ada salah satu leading sector yang melakukan hal tersebut untuk segera mengantisipasi hal ini sehingga bisa segera selesai,” ujarnya.
Baca juga: Karhutla Berdampak ke Sektor Pendidikan Hingga Kesehatan, DPR RI Ini
Puan mengingatkan, saat dirinya berada di pemerintahan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi salah satu leading sector dalam penanganan kebencanaan.
“Waktu saya berada di Pemerintah, yang menjadi leading sector-nya itu adalah BNPB. Untuk Karhutla pun harusnya dilakukan seperti itu,” imbuh mantan Menko PMK tersebut.
Karena itu, Puan mengatakan pimpinan DPR akan mendorong pemerintah memperjelas leading sector yang bertanggung jawab menangani Karhutla.
Menurutnya, penanganan Karhutla tidak boleh berhenti ketika api berhasil dipadamkan. Pemerintah juga harus memastikan dampak lanjutan dan potensi penyalahgunaan lahan setelah kebakaran ditangani.
“Karena masalah kebakaran ini bukan hanya bagaimana kita mengatasinya sekarang, tapi apa yang harus kita atasi setelahnya,” jelas Puan.
Dampak Karhutla Tak Hanya Soal Lingkungan
Baca juga: DPR Setujui Destry Damayanti Jadi Gubernur BI
Puan menegaskan, Karhutla memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan, tetapi juga kesehatan, pendidikan, kondisi sosial hingga kesejahteraan masyarakat.
Ia mencontohkan munculnya gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) serta terganggunya aktivitas pendidikan anak-anak akibat kondisi lingkungan yang terdampak asap Karhutla.
“Bagaimana ini terkait dengan masalah sosial, yaitu pendidikan, kemudian kesejahteraan masyarakat. Seperti sekarang sudah ada masalah ISPA, kemudian kondisi anak-anak yang pendidikannya terganggu,” kata Puan.
Karena itu, selain memastikan Karhutla segera ditangani, pemerintah juga dituntut menyiapkan solusi jangka panjang agar dampaknya tidak terus dirasakan masyarakat.
“Itu juga harus segera teratasi dan bagaimana ke depannya itu harus segera ada solusinya,” pungkasnya.
Editor : Setiadi